Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya siap mencairkan anggaran Rp 20 triliun yang akan dibagikan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Ia pun memastikan tunjangan hari raya (THR) tersebut akan diterima oleh para PNS pada 24 Mei 2019.
"Untuk anggarannya total, kalau tidak salah Rp 20 triliun. Jadi, THR tanggal 24 Mei, Insya Allah akan kita laksanakan sesuai dengan proses yang sekarang ini sudah berjalan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/5).
Baca juga: Menkeu Harap Konsumsi dan Investasi Meningkat di Kuartal II 2019
Ia mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai pencairan THR bagi PNS pun sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hal tersebut. "PMK-nya kita selesaikan hari ini. Sesudah itu, seluruh kementerian/lembaga dan daerah sudah bisa mulai melakukan proses untuk mengajukan," terangnya.
Secara terpisah, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pun membenarkan bahwa anggaran THR yang disiapkan untuk PNS sebesar Rp, 20 triliun. "Iya (THR) Rp 20 triliun, gaji ke-13 juga sama Rp 20 triliun," ungkapnya.
Untuk gaji ke-13, sambung dia, itu akan diberikan menjelang tahun ajaran baru. (OL-6)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved