Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya siap mencairkan anggaran Rp 20 triliun yang akan dibagikan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Ia pun memastikan tunjangan hari raya (THR) tersebut akan diterima oleh para PNS pada 24 Mei 2019.
"Untuk anggarannya total, kalau tidak salah Rp 20 triliun. Jadi, THR tanggal 24 Mei, Insya Allah akan kita laksanakan sesuai dengan proses yang sekarang ini sudah berjalan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/5).
Baca juga: Menkeu Harap Konsumsi dan Investasi Meningkat di Kuartal II 2019
Ia mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai pencairan THR bagi PNS pun sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hal tersebut. "PMK-nya kita selesaikan hari ini. Sesudah itu, seluruh kementerian/lembaga dan daerah sudah bisa mulai melakukan proses untuk mengajukan," terangnya.
Secara terpisah, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pun membenarkan bahwa anggaran THR yang disiapkan untuk PNS sebesar Rp, 20 triliun. "Iya (THR) Rp 20 triliun, gaji ke-13 juga sama Rp 20 triliun," ungkapnya.
Untuk gaji ke-13, sambung dia, itu akan diberikan menjelang tahun ajaran baru. (OL-6)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved