Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEMENTERIAN BUMN belum mengeluarkan surat penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog. Karena penugasan belum terbit, perseroan pun belum bisa mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian dan izin dari Kementerian Perdagangan.
"Tata caranya harus melalui rekomendasi dan izin, sebelum ke sana, mesti ada penugasan dulu. Secara administrasi sekarang masih berproses," ujar Deputi Bidang Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro kepada Media Indonesia, Jumat (29/3).
Ekonom Perdagangan Internasional Universitas Indonesia Fithra Faisal menyebut pengadaan impor bawang putih yang dilakukan dengan menunjuk Perum Bulog sebaiknya tidak dilanjutkan.
Baca juga: Darmin Sebut Izin Impor Bawang Putih belum Keluar dari Kemendag
Pasalnya, perseroan mendapat keringanan yakni bisa mengimpor tanpa perlu melakukan tanam sebesar 5% dari total bawang putih yang didatangkan. Selain diskriminatif bagi swasta, kebijakan tersebut berpotensi bermasalah di dunia internasional sekaligus mendistorsi pasar nasional.
“Dalam hal ini pilihan paling bijak adalah menahan izin, baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” ujar Fithra melalui keterangan resmi, Jumat (29/3).
Ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersinergi dengan kedua kementerian tersebut guna mencari jalan keluar yang lebih tepat dari persoalan kurangnya pasokan bawang putih nasional.(OL-5)
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved