Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MODA Transportasi Kereta ringan (light rail transit,LRT) di Palembang, Sumatra Selatan dinilai banyak pihak sebagai proyek mubazir. Minimnya pengguna menjadi salah satu alasan klaim tersebut dibenarkan.
Optimalisasi pengoperasian MRT Palembang memang masih jauh dari memuaskan. Dengan 52 kali perjalanan setiap harinya, rata-rata penumpang yang menggunakan moda transportasi ini hanya sekitar 4.700 penumpang.
Padahal rangkaian LRT Palembang dapat mengangkut 30 ribu penumpang per harinya dengan perhitungan 600 penumpang di setiap rute perjalanannya.
"Target penumpangnya 600 orang per perjalanan. Tapi saat ini masih di bawah 25% penggunanya. LRT ini biaya perawatannya juga mencapai Rp10 miliar per bulannya, sedangkan pendapatannya masih minim. Saya sudah tiga kali kunjungan, tapi tidak ada perubahan," ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta, Selasa (26/3) siang.
Kendati demikian, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri optimis LRT Palembang bakal semakin diminati oleh masyarakat.
Baca juga : Ini Dampak Positif LRT Palembang untuk Ekonomi Daerah
Ia melihat tren positif peningkatan penumpang saat hari kerja. Hal ini diimbangi ini dengan kebijakan integrasi MRT Palembang dengan moda transportasi lain seperti Trans Musi dan Damri.
"LRT Sumsel masih menjadi pekerjaan rumah kami. Tren peminatnya memang masih rendah, tapi ada kecenderungan peningkatan penumpang di hari-hari kerja. Sejak 22 Februari juga ada peningkatan penumpang karena sudah ada kerja sama integrasi dengan moda transportasi lainnya," jelas Zulfikri di kesempatan yang sama.
Pria asal Sumatra Barat ini juga menyebut pembangunan LRT Palembang belum sepenuhnya rampung. Peresmian lebih awal LRT yang menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga ke Jakabaring ini karena penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu.
Direncanakan proses pembangunan LRT Palembang baru 100% selesai pada bulan Mei mendatang.
Jika telah selesai pengerjaannya, Zulfikri menargetkan adanya peningkatan jumlah perjalanan dari 52 kali menjadi 108 kali. Waktu tempuhnya pun akan semakin singkat yakni 42 menit dari sebelumnya satu jam. (OL-8)
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved