Ini Dampak Positif LRT Palembang untuk Ekonomi Daerah

Penulis: Dwi Apriani Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 16:15 WIB Nusantara
Ini Dampak Positif LRT Palembang untuk Ekonomi Daerah

ANTARA FOTO/Feny Selly

WALI Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, keberadaan light rail transit (LRT) dan Trans Musi terbukti meningkatkan perekonomian di daerah. 

Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tumbuhnya hotel dan restoran di Palembang.

Hal positif setelah operasional LRT antara lain, pajak hotel dan restoran meningkat dari Rp85 miliar di tahun 2017 menjadi Rp180 miliar di tahun 2018. Peningkatan juga terjadi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  karena harga tanah di Palembang meningkat.

"Dengan kondisi ini, kami berani meningkatakan PAD hingga Rp500 miliar," ucapnya, Selasa (12/2). 

Di tahun 2018, Pemkot Palembang memperoleh PAD Rp1,2 triliun namun di tahun 2019 akan ditingkatkan menjadi Rp1,7 triliun.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan, dengan adannya LRT ini diharapkan tingkat kunjungan pariwisata di Sumsel meningkat. 

"Karena moda transportasi ini memiliki sesuatu yang berbeda dari daerah lain di Indonesia," ungkap Herman Deru.

 

Baca juga: Integrasi MRT, LRT, dan KRL Ditargetkan Selesai 2029

 

Ia menilai keberadaan LRT di Kota Palembang diharapkan menjadi transportasi yang aman, nyaman bagi masyarakat Sumsel. Meskipun ada anggapan transportasi massal ini masih menjadi masalah karena terkait dengan untung dan rugi.

Sebab, kata dia, moda transportasi massal di manapun, Pemerintah tidak pernah diuntungkan. Karena itu dirinya komitmen akan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kota Palembang untuk dapat menggunakan moda transportasi ini dalam setiap aktivitasnya.

"Para pengguna transportasi pribadi akan kami usahakan untuk beralih menggunakan LRT itu. Kita  juga akan terus berupaya menyadarkan warga menggunakan moda transportasi hemat dan nyaman ini," tandasnya. (OL-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More