RIAU saat ini memiliki penduduk usia produktif yang lebih besar dari pada usia nonproduktif, sehingga potensi itu membuat Riau bisa menjadi daerah penyangga kedua menghadapi bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada 2030-2035.
"Pengertian bonus demografi adalah ketika Riau memiliki jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah yang melimpah yaitu sekitar dua
pertiga dari 6 juta lebih jumlah penduduk keseluruhan di daerah ini," kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Pekanbaru, Kamis (14/3).
Menurut Nofrijal bonus demografi atau sering juga disebut keuntungan demografi merupakan fase dimana jumlah penduduk produktif usia 15-64 tahun jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif usia 0-14 dan 65 tahun ke atas.
Pada kondisi bonus demografi tersebut, katanya menyebutkan, masyarakat akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan dana tabungan yang lebih banyak.
"Dengan Bonus demografi berarti Riau akan mendapati kondisi dimana jumlah angkatan kerja yang melimpah ruah. Angkatan kerja dengan jumlah yang besar tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini," katanya.
Baca juga: Riau akan Alami Hari Tanpa Hujan, Potensi Karhutla Meningkat
Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Riau, katanya, maka pemerintah daerah perlu mendorong upaya peningkatan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing pada pasar tenaga kerja global.
Ia menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri menghadapai bonus demografi tersebut, dibutuhkan terobosan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penyediaan lapangan kerja yang cukup, dan konsistensi pemerintah dalam menekan angka fertilitas.
"Kebijakan ini perlu terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Riau, apalagi Riau masuk sebagai daerah penyangga kedua bonus demografi setelah Jabar, Jatim, Jateng, Sulsel," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Riau Agus Putro Proklamasi mengatakan Riau sudah menghadapi bonus demografi dengan laju pertumbuhan penduduknya mencapai 3,59% atau lebih tinggi dari nasional 1,49% sehingga perlu konsistensi mengembangkan upaya menekan angka fertilitas dan mengembangkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Untuk mendukung program KKBPk itu, maka pemkot dan pemkab perlu menambah lagi jumlah Penyuluh KB (PKB) apalagi Riau yang memiliki kondisi geografis cukup luas dan jarak antar kota kabupaten cukup jauh memerlukan tenaga tenaga handal dalam menggaungkan dan menyukseskan program KKBPK itu.
"Saat ini, masih ada daerah yang tidak punya Penyuluh KB seperti Kuansing, Kabupaten Inhil, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rohul, dan di Kabupaten Kampar justru memiliki PKB terbanyak mencapai 82 orang dari total 184 PKB tersebar di Riau," katanya.
