Pekan Depan, Tarif Ojek Online Dirilis Pemerintah

PENETAPAN tarif untuk ojek online akan segera dirilis pemerintah dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhun) Budi Setiyadi saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (13/3).

"Tarif belum mungkin satu pekan ini. Pekan depanlah kita selesaikan," ungkapnya.

Besaran batas bawah tarif yang dipertimbangkan pemerintah berada dikisaran angka Rp2.400-Rp3.000 per kilometer. Tarif Rp3.000 per kilometer merupakan tuntutan komunitas ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda).

Selain soal tarif, Kemenhub kini fokus untuk mematangkan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang bakal diluncurkan bulan depan. Kemenhub telah melakukan uji publik di lima kota besar yakni Bandung, Semarang, Balikpapan, Medan, dan Makassar.

Dari program uji publik ini, Kemenhub mendapatkan beberapa masukan dari stakeholder terkait. Salah satunya ialah permintaan penghapusan poin pembatasan jam kerja yang dinilai memberatkan pengemudi ojek online. Sebelumnya, pengemudi wajib mematuhi ketentuan jam kerja paling lama delapan jam per hari.

"Kan awalnya dimasukkan delapan jam, kemudian mereka meminta perubahan karena spesifikasi bisnis ojek online agak berbeda. Jadi kami berikan kebebasan kepada pengemudi boleh delapan jam tapi mengatur sendiri istirahatnya. Misal pagi kerja tiga jam, istirahat, nanti siang kerja lagi dua jam terus istirahat lagi, begitu seterusnya," imbuh Budi.

Kemenhub juga mencoba memberikan perlindungan terkait sanksi kepada pengemudi yang sebelumnya mutlak berada di tangan pihak aplikator. Sanksi yang dijatuhkan wajib melalui kajian lebih dahulu dan dilarang untuk langsung melakukan pemutusan kemitraan.

"Intinya suspend itu harus diklarifikasi lebih dahulu. Hukumannya pun berjenjang. Jangan kesalahan langsung putus kemitraan," tutupnya. (OL-6)