Perlu Harmonisasi dari Semua Perjanjian Dagang Internasional

DI era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia banyak menyelesaikan perjanjian kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra, mulai dari Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-EFTA CEPA hingga Indonesia-Australia CEPA.

Berbagai perjanjian itu tentu memberikan banyak dampak bagi perdagangan Tanah Air dan negara-negara yang terlibat. Di satu sisi, Indonesia bisa mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.

Dengan kelebihan itu, pihak di dalam negeri bisa mengimpor banyak bahan baku untuk kemudian diolah menjadi barang siap pakai dan diperdagangkan secara lokal maupun global.

Di sisi lain, perjanjian itu juga memanjakan produk-produk asing karena mendapat fasilitas bea masuk gratis atau rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai perlu ada kajian khusus yang lebih mendalam terkait dampak dari perjanjian dagang internasional.

"Harus ada harmonisasi dari semua perjanjian dagang. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita harus mempelajari apakah kerja sama itu mendorong industri di dalam negeri atau malah kita keasyikan impor karena lebih murah," ujar Darmin pada Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan di Jakarta, Selasa (12/3).

Baca juga: Pemerintah Pacu Penyelesaian Kerja Sama Perjanjian Dagang

Hal itu yang dititipkan Darmin kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk ditindaklanjuti pada masa mendatang.

"Saya tidak bilang begitu karena itu belum pasti. Tapi ini perlu kita kaji agar kita tahu apakah kita sedang mendorong industri dalam negeri atau jangan-jangan terlalu murah hati kepada mereka (negara mitra). Ini baru sekedar pemikiran saja. Perlu ada studi khusus ke sana," ucap Darmin.(OL-5)