KEMENTERIAN Keuangan masih melakukan kajian bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana program peminjaman dana antar-Badan Layanan Umum.
Kajian dilakukan guna menemukan skema pengawasan yang tepat dan menentukan angka bunga pinjaman yang sesuai.
"Kami sudah bicara secara informal. Di level formal belum. Idenya sudah ada tapi perlu ada landasan hukum. Harus dibentuk PMK (peraturan menteri keuangan)nya," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono di Jakarta, Selasa (26/2).
Baca juga : Tanamkan Inovasi Teknologi untuk Tingkatkan Pelayanan BLU
Selama ini, Marwanto mengatakan BLU sedianya sudah tidak awam dalam melaksanakan pinjaman guna menopang kegiatan operasional mereka. Namun, dana tersebut masih bersumber dari perbankan.
Jadi, ia berharap, jika skema itu nantinya disetujui dan diterapkan, suku bunga yang ditetapkan dapat lebih rendah dari suku bunga pasar atau perbankan.
Ia juga memaparkan peminjaman dana mungkin nanti hanya bisa dilakukan antar-BLU di sektor yang sama.
"Kalau misalnya BLU dalam hal ini rumah sakit perlu belanja operasional, perlu dokter baru, kalau tidak ada dana dari dalam bisa pinjam dari RS BLU lain," tandasnya. (OL-8)
