Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan mengatakan Direktur Utama PT Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) perlu mengusut temuan sekitar 6.000 ton beras busuk di gudang Bulog Sub Divre di wilayah Ogan Komering Ulu Timur.
"Iya dong, Pak Buwas harus mengusut temuan tersebut demi mewarisi manajemen yang lebih baik dan profesional," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/2)
Baca juga: Serbuan Beras Impor di Klaten Hoaks
Menurut dia, temuan beras tidak layak konsumsi tersebut perlu menjadi momentum evaluasi untuk perbaikan manajemen di Bulog. Hal itu supaya kerugian yang diakibatkan kejadian serupa tidak terulang.
"Namanya beras harus ada sistem atau first in first out (Fifo). Kalau ada yang tak laik konsumsi berarti manajemen stok ini tidak berjalan dengan baik," jelasnya.
Daniel juga mengatakan, Bulog dalam mengusut beras tak laik konsumsi dan busuk itu harus mencermati sumbernya. "Jangan sampai beras yang dibeli Bulog jelek tapi dengan harga beras bagus," tegasnya.
Menurutnya, Bulog perlu diberikan kewenangan lebih besar supaya mampu menjalankan pengaturan beras nasional lebih baik. Itu melalui perubahan regulasi dan menjadikan Bulog sebagai Badan Pangan Nasional.
"Itu supaya Bulog memiliki wewenang yang cukup dengan tugas strategisnya. Sejauh ini, misalnya dalam penyerapan gabah, bagaimana mau nyerap secara maksimal kalau harganya dibatasi,"pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Sergab TNI AD menemukan sekitar 6.000 ton beras yang tidak layak konsumsi dan busuk di gudang Bulog Sub Divre setempat di wilayah Ogan Komering Ulu Timur. Ribuan ton beras tersebut diduga merupakan beras pengadaan tahun 2015 dan sebagian besar ditemukan dalam keadaan berkutu. (OL-6)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved