Indonesia Committed to Protect Global Marine Ecosystem

INDONESIA is committed to implementing the global agreement on protection of marine and coastal ecosystems from pollution caused by land-based human activities. These ecosystems are currently facing serious threats from human activities both on land and at sea. In fact, 80% of marine pollution is caused by land-based human activities.

”To address coastal and marine (environmental) issues, Indonesia has developed and implemented a number of policies, strategies and national programs, in addition to the national policy on sustainable development agenda for 2030," said Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya, in her opening address at the Fourth Intergovernmental Review (IGR) Meeting of the Global Programme of Action in Nusa Dua, Bali, yesterday.

"President Joko Widodo had issued the presidential decree No 83 in 2018, to discuss strategic action plan to cut down on disposal of waste into the sea from 2018 to 2025. The goal is reduce solid waste by 70%," Nurbaya said.

Earlier, President Joko Widodo had issued the 2017 presidential decree on the National Policy and Strategy on Waste Management (Jakstranas). "The policy adopts multiple approach and involves every stakeholder in marine protection," Nurbaya went on.

To demonstrate this commitment, the Indonesian government had taken steps to push 156 companies to cut down on plastic waste, engage in the cleanup of 19 beaches and rehabilitate the coral reef formations in 23 locations.

Nurbaya said that the country has also launched a national action plan to reduce plastic waste through a series of actions that are mandatory for various stakeholders. "We have finalized the evaluation of 18 coastal cities. The result indicates that the total amount of plastic waste in our seas is lower that previously estimated," she added.

Nurbaya also said that the two momentous international conferences provided a golden opportunity to tell the world the message of waste and plastic reduction from our daily life.

”I think we all have heard enough about how destructive plastic is for the marine ecosystem, how it enters marine organisms like fish. This (event) is a good momentum to raise awareness on the issue," she said.

As the second largest contributor of plastic waste in the world, Indonesia is committed to cut down on this type of pollutant through strengthening cooperation with local governments. However, Nurbaya said, this national effort must be supported with international synergy, owing to the fact that oceans extend beyond national boundaries.

Praise for Indonesian leadership
On behalf of United Nations (UN) Environment Executive Director, UN Environment Regional Director for Asia Pacific Dechen Tsering, praised Indonesian leadership on global environmental issues. The country had hosted two consecutive international conferences on the environment, the Our Ocean Conference 2018 in Nusa Dua, Bali, on October 29-30, as well as the IGR-4 on October 31 and November 1. This commitment, he said, is a clear evidence of Indonesia's leadership in the global arena.

”Indonesia has demonstrated its leadership on multiple global issues on marine protection, for which we are grateful. After all, we need the support of every nation (on these issues)" Tsering said in his remark at the opening of IGR-4.

Tsering said that the meeting would be focusing on maritime protection for land-based activities that could potentially cause marine pollution.  As land-based activities currently account for 80% of marine pollution, 60% of which is made up of plastic and microplastic.

”The whole issue of how land activities are polluting the seas is crucial since it is our food consumption that is creating the waste. How we use plastic in our daily life becomes an important issue," he added.

The UNEP's fourth five-yearly conference is attended by ministers of environmental affairs, representatives of UNEP member states, non-governmental organizations, and organizations accredited by the UN Environment Assembly.

In the two-day conference, the delegates will reach an agreement on the action programne implementation review on the global, regional and national levels throughout 2012-2017, as well as Future Global Programme of Action for the 2018-2022 period along with its action plans.  

"IGR-4 agreement will be included in the Bali Declaration on the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities,” Nurbaya said.

She went on to say that member countries will be obliged to implement the agreement into international partnership framework for capacity building on human resources, science and trnsfer of technology. (Fat/S2-25)

    

Indonesia Berkomitmen Terapkan Perlindungan Global Kelautan

INDONESIA berkomitmen dalam implementasi perjanjian global terkait dengan ekosistem laut dan pesisir dari pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia berbasis daratan. Apalagi, saat ini ekosistem laut dan pesisir mengalami ancaman serius dari aktivitas berbasis laut dan daratan. Bahkan, kini 80% pencemaran laut berasal dari aktivitas yang berbasis di daratan.

”Untuk isu-isu pesisir dan laut, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional, selain kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat membuka Pertemuan Intergovernmental Review (IGR) IV dari Global Program of Action (GPA), di Nusa Dua Bali, kemarin.

Siti lebih jauh mengatakan, terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan konkret. ”Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi limbah padat hingga 70%,” ujar Siti Nurbaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres pada 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah (Jakstranas). ”Ini melalui berbagai pendekatan dan semua kegiatannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan perlindungan lingkungan laut,” jelas Menteri LHK.

Sebagai bentuk keseriusan dan tindakan nyata, pemerintah Indonesia juga telah mendesak komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi.

Menurut Siti Nurbaya, Indonesia juga telah meluncurkan rencana aksi nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan semua pemangku kepentingan. ”Kami juga telah menyelesaikan evaluasi pada 18 kota pesisir dan hasilnya menunjukkan bahwa total limbah plastik yang ditemukan di perairan kita jauh lebih sedikit daripada yang dikira,” papar Menteri LHK.

Pada bagian lain, Siti Nurbaya mengakui momentum dua konferensi tingkat dunia seperti saat ini merupakan momentum emas untuk menyebarkan pesan kepada seluruh dunia agar mengurangi sampah, limbah, dan plastik dalam kesehariannya.

”Saya kira kita sudah mendengar banyak, ya, tentang plastik kemudian bagaimana plastik itu lalu merusak juga ke ekosistem di lautnya masuk ke ikan dan sebagainya. Ini momentum terbaik untum memberikan penyadaran,” ucap Siti Nurbaya.

Sebagai negara penyumbang polutan plastik terbesar kedua ke lautan di dunia ia berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan mengencangkan kerja sama dengan pemda-pemda. Akan tetapi, tentu saja kerja sama nasional perlu dibarengi dengan sinergi internasional mengingat laut tidak bisa dibatasi batas wilayah negara.

Puji kepemimpinan Indonesia
Direktur Regional Asia Pacific United National Environment Programme (UNEP) Dechen Tsering yang mewakili Direktur Eksekutif UNEP memuji kepemimpinan Indonesia dalam isu global terkait dengan lingkungan. Dua konferensi internasional bertemakan lingkungan berturut-turut dihelat di Indonesia, yakni Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober, dan kini IGR-4. Hal itu merupakan bukti nyata kepemimpinan Indonesia di mata internasional.

”Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam berbagai isu global terkait dengan perlindungan maritim dan kami sangat bersyukur sebab kami membutuhkan dukungan semua negara,” ujar Dechen seusai membuka IGR-4.

Tsering menyebutkan perlindungan kemaritiman dari kegiatan berbasis daratan yang berpotensi menimbulkan polusi laut merupakan topik utama yang akan diangkat. Saat ini 80% polutan yang ada di laut merupakan hasil dari aktivitas daratan, yang 60% di antaranya plastik dan mikroplastik.

”Kita berbicara tentang keseluruhan isu terkait dengan aktivitas lahan dan pencemaran laut sebagai hal penting karena kita tumbuh dari makanan kita yang kemudian menjadi sampah. Itu menjadi isu bagaimana kita menggunakan plastik setiap hari,” lanjutnya.

Konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) keempat itu dihadiri sejumlah menteri lingkungan hidup beserta perwakilan negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly.

Dalam dua hari penyelenggaraan IGR-4, 31 Oktober-1 November, para perwakilan negara-negara akan menyepakati hasil review pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, Future of the Global Programme of Action pada periode 2018-2022, dan program aksi yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2022. ”Kesepakatan IGR-4 selanjutnya akan dituangkan dalam Bali Declaration on the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities,” jelas Menteri LHK.

Kegiatan itu, menurut dia, harus dilakukan semua negara anggota dan diimplementasikan dalam kerangka kerja sama antarnegara dengan meningkatkan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi. (Fat/S-2)