PEMERINTAH Indonesia membuka peluang kerja sama dengan negara lain dan lembaga donor asing untuk menyusun skema asuransi bencana yang rawan terjadi di Tanah Air.
"Pada hari ini kita akan membicarakan kerja sama internasional dari sisi bagaimana membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi apabila terjadi bencana di mana pun di dunia ini, khususnya di Indonesia," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pidato Dialog tentang Pembiayaan dan Asuransi Bencana di Bali, Rabu (10/10).
Wapres mengatakan pengalaman Indonesia menghadapi bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan banjir, Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme asuransi khusus untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wapres menceritakan pengalamannya memimpin penanggulangan gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Saat itu, lanjut JK, dua minggu setelah bencana tersebut langsung digelar konferensi tingkat tinggi oleh PBB dan Bank Dunia sehingga terkumpul sumbangan untuk penanggulangan Aceh.
"Bencana terbesar dalam sejarah modern Indonesia adalah tsunami di Aceh. Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh itu mendapat penghargaan PBB sebagai suatu penyelesaian bencana salah satu yang terbaik," jelas Wapres Kalla.
Kini, dalam dua bulan terakhir Indonesia dilanda bencana alam yang cukup menghancurkan yaitu gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat serta gempa bumi, tsunami serta likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah.
Sebagai negara yang dikelilingi area "cincin api", Indonesia memang termasuk wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.
Berdasarkan pengalaman dalam menanggulangi bencana alam besar sejak tsunami Aceh 14 tahun lalu, Pemerintah Indonesia perlu memiliki skema pembiayaan khusus di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Asuransi bencana menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan, mengingat Pemerintah selalu mengandalkan APBN untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk juga sumbangan negara lain dan lembaga donor asing seperti terjadi pada tsunami Aceh, gempa bumi Yogyakarta dan gempa bumi Palu.
"Oleh karena itu untuk meringankan beban anggaran tersebut, marilah kita membicarakan solusi terbaik; sehingga negara pun mempunyai kesempatan untuk mengadakan suatu sistem yang baik seperti asuransi kepada aset-aset negara dan aset masyarakat," jelasnya.
Aset negara yang dapat diasuransikan di daerah rawan bencana antara lain gedung perkantoran pemerintahan, infrastruktur, sekolah dan rumah sakit. Oleh karena itu, dalam ranngkaian acara pertemuan tahunn IMF-World Bank di Bali dapat menjadi momen tepat untuk mulai menindaklanjuti hal itu.
"Momen ini betul-betul momen tepat, karena baru satu minggu dan satu bulan yang lalu terjadi bencana Indonesia yang kemudian kita membicarakan solusi jangka panjang apa yang terjadi di sini," ujar Wapres. (OL-3)
