Perkembangan Infrastruktur Harus Bertahap

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembahasan soal infrastruktur dan pengembangannya tidak akan pernah berhenti. Sebab kemajuan teknologi dan jumlah penduduk terus berlangsung.

Namun untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang, harus digalang suatu pembiayaan jangka panjang.

Meski demikian, infrastruktur ada dua yaitu yang layak untuk dikomersialisaiskan seperti listrik, elektrik, jalan tol, itu dapat dibiayai oleh sumber pendanaan swasta. 

Akan tetapi kalau seperti pembangunan untuk infrastruktur seperti jalan raya, pengairan, pelabuhan di luar Jawa, itu harus dibiayai oleh pemerintah, dengan bantuan pendanaan jangka panjang. Pembangunanya pun, kata Jusuf Kalla, bertahap. 

"Dia harus diusahakan bersama komersial, bersama-sama, karena kalau bertahap demi tahap itu prosesnya lama ya ruginya juga, lama subsidinya, dan meyakinkan orang untuk pakai transportasi umum juga tidak mudah kalau hanya separuh-separuh," ujar JK dalam Global infrastructur Forum 2018, di Nusa Dua Bali, Sabtu (13/10). Dalam forum ini,para delegasi yang hadir mengumpulkan ide-ide program. 

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga menyampaika Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan dan pinjaman jangka panjang sesuai kebutuhan Indonesia.

"Jumlahnya lagi dihitung dengan apa yang harus dibangun. Estimasi belum dihitung, lagi didata semua kerusakan rumah, infrastruktur dan lainnya. baru nanti kami bicarakan lagi dengan ADB dan World Bank (WB)," ulasnya.

Wakil Presiden ADB Bambang Susantono mengatakan ADB memberikan US$1 miliar di luar dari total US$ 2 miliar pinjaman ADB yang biasanya setiap tahun mereka berikan untuk Indonesia. 

"Dalam bentuk apa US$1 miliar, itu belum ada detailnya. Karena planningnya baru kemarin. Kami harus cek kebutuhannya seperti apa. Dari sana skala prioritas terbentuk," katanya.

Salah satu kunci yang utama utama untuk proses pemulihan yaitu dengan kecepatan, konsistensi dari planningnya ke depan, supaya lebih sustainable.

Daerah-daerah yang tidak mungkin dibangun lagi tentu harus dibuat lagi satu re-urban planning atau merencakan kota kembali sehingga semua bisa tertata dengan baik.

"Waktunya tergantung pemerintah. Kami dari ADB siap untuk Palu dan yang lain, termasuk budget support," ulas Bambang.

Menurutnya, sebagian dana yang serahkan ke Indonesia campuran yaitu hibah dan pinjaman. Indonesia, kata dia, pemilik nomor 6 terbesar ADB dari 67 negara. Semua fasilitas ADB bisa dipakai oleh negara seperti Indonesia.

"Jadi seperti koperasi. Tidak pakai tidak apa. Tapi kalau ini pembiayaan yang menurut saya paling kompetitif di dunia. Mau dapat duit dari mana lagi," tambahnya. (OL-3)