Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Selain tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya, fenomena pengangkatan artis sebagai pejabat publik dinilai tertutup, tidak transparan, dan jauh dari akuntabel.
Pemilih 100% justru mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan.
Apabila ditemukan bus yang memakai klaskon telolet, polisi bakal memberikan imbauan untuk dilakukan pencopotan hingga sanksi tilang
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Fokus pembentukan kodam baru akan diprioritaskan di sejumlah Markas Komando Resor Militer (Korem) yang berlokasi di lima provinsi.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
Efisiensi yang memiliki tujuan baik tetapi dilakukan dengan gegabah bakal memberikan efek domino terhadap rakyat, seperti kesejahteraan yang turun,
ASN terikat pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sesuai UU No. 20/2023 tentang ASN dan PP No. 94/2021.
Meski mengalami peningkatan, kejaksaan tak ingin berpuas diri.
Laporan ke KPU Pasaman itu dilayangkan Wan Vibowo pada 21 September 2024 atau lewat dari masa tanggapan masyarakat yang ditetapkan KPU, yakni pada 15-18 September 2024.
Berdasarkan laporan yang ada, maling tersebut membawa kabur proyektor yang ada di dalam kelas. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Presiden Prabowo menyinggung ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membentuk Tim Pemecah Kemacetan. Nantinya, tim tersebut tak hanya berisi anggota lalu lintas (lantas) tetapi ada juga dari Sabhara dan Brimob.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Prabowo menyinggung ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah.
Ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan bantuan sosial.
Setidaknya masih ada lima indikator yang skornya di bawah CPI Indonesia 2024.
Pemberantasan korupsi seharusnya memiliki pendekatan menemukan kesalahan, bukan mencari kesalahan.
Pembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved