Jejak Hijau Ekowisata di Lahan Bekas Tambang

MARWANDI masih ingat betul masa kejayaannya sebagai mandor di tambang timah swasta saat pada 2009-2010. Di kala timah naik daun itu, penghasilan totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, para pekerja tambang di kawasan Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meraup penghasilan Rp3 juta-Rp4 juta per bulan.

Profesi sebagai pekerja tambang memang sudah turun-temurun mereka kenal, terutama sejak Kepulauan itu menjadi surga penambangan timah laut di era 1940 hingga 1980-an. Begitu masifnya penambangan timah membuat masyarakat banyak akal memakai peralatan apa pun untuk menambang.

Marwandi mengenang, jika penambang bisa mengeruk memakai paralon hingga kedalaman 15 meter. "Diambil timahnya dan ditimpa ampasnya di lapisan atas dasar laut," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (11/10).

Namun, kejayaan itu terhenti pada 2011 dengan distopnya produksi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memang berimbas pada ditutupnya banyak pabrik peleburan timah di provinsi tersebut.

Kondisi itu membuat Marwandi dan para pekerja lainnya harus memutar otak untuk mencari penghasilan baru. Di sisi lain, mereka sesungguhnya juga sadar jika aktivitas penambangan yang sudah berjalan dari generasi ke generasi itu menjadi petaka bagi lingkungan mereka sendiri.

Atas arahan penyuluh dan polisi hutan, mereka membentuk Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu. Marwandi didapuk sebagai ketua dengan anggota kelompok mencapai 203 orang. Sebanyak 20% dari anggota itu merupakan bekas penambang.

Masih dengan arahan penyuluh dan polisi hutan, pada 2013, HKm Seberang Bersatu, mengajukan izin untuk bisa mengelola kawasan hutan di area bekas tambang. "Tahun 2015, begitu izin keluar, kami langsung mendapat kegiatan kemah budaya nasional yang didukung pemda," jelas Marwandi. Pria berusia 39 tahun itu juga mengungkapkan jika mereka mendapat suntikan program dari Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) untuk membangun Belitung Mangrove Park, serta beberapa kegiatan lainnya.

Dalam programnya, HKm Seberang Bersatu mengajak warga untuk terlibat aktif merawat kawasan. Bentuknya bisa sederhana, misalnya, saban Sabtu-Minggu, bekerja bakti membersihkan kawasan. Selain itu, mereka mulai membangun sarana dan prasarana. Lewat kerja keras mereka, kini bekas lahan tersebut berubah menjadi taman wisata mangrove, Belitung Mangrove Park.

Belitung Mangrove Park sejak Februari 2017-Juni 2018 telah merehabilitasi 70 hektare hutan mangrove, dari total lahan bekas tambang 757 hektare. Rehabilitasi pun masih terus berlangsung. Belitung Mangrove Park terdiri atas dua zonasi, yakni pemanfaatan dan perlindungan.

Selain dibantu pemerintah daerah setempat dan ICCTF, warga juga didukung Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) dalam menginisiasi pengembangan proyek di kawasan HKm Seberang Bersatu ini. Pendanaan proyek awalnya berasal dari dana hibah USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) dengan total Rp2 miliar. Lalu, mulai dibangun kawasan yang berfokus pada rehabilitasi ekosistem, dengan penanaman pohon bakau hingga pembibitan ikan dan kepiting.

Untuk sektor wisata, di tahap awal ini telah dibuka jalur tracking mangrove, rumah edukasi, menara pandang, hingga area perkemahan, termasuk dermaga. Umumnya pengunjung yang datang berasal dari kelompok-kelompok, baik keluarga maupun instansi. Kunjungan harian rata-rata mencapai 100 orang dan 500-an orang di kala akhir pekan.

Jangka panjang

Meski jauh dari pendapatan masa-masa jadi penambang, Marwandi dan rekan-rekannya merasa pekerjaan mereka sekarang ini lebih berarti. Pendapatan kelompok berasal dari retribusi tiket seharga Rp10 ribu per kunjungan per orang, serta dari SHU koperasi tahunan.

Marwandi mengakui, tidak mudah mengubah kebiasaan dari pekerjaan awal mereka, yang sejak anak-anak sudah turun ke tambang. Apalagi, pemasukan mereka juga berkurang dari pekerjaan sebelumnya.

Namun, ia berpikir untuk jangka panjang, tidaklah mudah bagi mereka jika masih bergantung kepada penambangan. Yang awalnya bergantung pada penambangan timah, kini mengarah ke industri kreatif dan pariwisata dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung.

"Secara ekonomi, ya (susah). Kalau menambang seolah-olah tujuan hidup kita cuma uang. Kalau kita pikir ke depan, hidup, punya anak, tidak mungkin bohongin diri sendiri. Kalau tetap menambang, nanti sudah keburu habis di masa anak saya," jelas Marwandi.

Ke depan, dengan hadirnya Belitung Mangrove Park sebagai taman wisata alam dan edukasi ini, HKm berharap dapat dibangun mangrove center. Selain pendidikan, bisa ada pengembangan penelitian, ada semacam balai benih, seperti udang dan kepiting.

Sebelumnya, Bupati Belitung, Sahani Saleh, berujar sempat pesimistis saat mendengar rencana rehabilitasi kawasan eks tambang timah tersebut. Namun, dengan keyakinan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, kini apresiasi diberikan oleh banyak pihak.

"Ini sudah jadi geosite yang berbasis mangrove. Pemda support dan dari pihak swasta juga beri bantuan dana CSR. Mereka lihat ini memang untuk diseriuskan karena dilestarikan. Mangrove juga ada sekitar 65 jenis. Itu bisa dicoba mana saja yang mampu berkembang di lahan berpasir bekas timah ini. Itu karena dengan media tanam bekas tercampur timah ini, mungkin akan lambat tumbuhnya mangrove tertentu," pinta Bupati ke pengelola.

Sementara itu, Direkur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam, berharap kawasan bekas tambang timah yang diubah menjadi wisata alam ini bisa menjadi proyek percontohan daerah-daerah lainnya.

"Kami sumbangannya dari ICCTF tak seberapa, sekitar Rp2 miliar. Harapannya ada sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder. Ini kolaborasi yang kami inginkan dan bisa jadi contoh untuk daerah lainnya," kata Medrilzam.

Upaya rehabilitasi mangrove, kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi intensitas emisi dan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Total telah ada 76 proyek yang telah didanai ICCTF, dengan berhasil menekan 9,4 juta ton emisi ekuivalen dengan 1% dari target pemangkasan emisi 26% hingga 2020. Dana kelolaan ICCTF dari 2015-2019 tercatat Rp229 miliar. (Try/M-1)