Starlink Besutan Elon Musk Lakukan Ekspansi Pasar Secara Agresif

KEHADIRAN Starlink yang menggunakan teknologi satelit orbit rendah bumi atau Low earth orbit telah mengguncang industri pasar telekomunikasi di pasar global dan juga di Tanah air. Dalam kurun waktu 3 tahun, Starlink secara agresif telah melakukan ekspansi pasar di 77 Negara termasuk Indonesia. Sebagai alternatif tehnologi industri telko modern, keberadaannya tidak bisa dihindari namun dan menjadi pelecut bangkitnya industri telko di tanah air.

Saat ini, Starlink telah menjadi paradoks. Kehadirannya mirip seperti awal hadirnya transportasi berbasis aplikasi seperti Uber hingga Gojek, pada tahun 2015. Pemerintah seperti gagap merespon dan seolah tak berdaya dengan kehadiran Starlink. 

Pemerintah dianggap perlu memberikan perlindungan pada industri dalam negeri dengan tidak selalu melepaskan pada mekanisme pasar. Starlink berpotensi mengancama terhadap ekosistem industri telko dan kedaulatan negara. 

Baca juga : Operator Telekomunikasi Sulit Gelar Jaringan Sebabkan Kualitas Internet Rendah

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro menegaskan jika tidak ada perlindungan negara dan mengedepankan national interest maka bisa dipastikan bahwa agresifnya pasar Starlink secara perlahan akan menggerus dan mematikan hampir 1300 industri telko dalam negeri yang mayoritas masih berbasis pada infrastruktur darat seperti fiber optik, hingga menara S

"Signal ini terlihat ketika Menko Marves (LBP) seolah menjadi jubir Starlink yang menyatakan menara BTS sudah tidak diperlukan lagi. Statemen ini seperti mengabaikan pembangunan menara BTS yang selama ini telah menelan investasi ratusan triliun dan juga mematikan hampir 1030 industri telko di dalam negeri,” ujarnya. 

Menurut Gigih ada banyak hal yang mengisyaratkan hal ini seperti  kepemilikan 17 satelit seperti Palapa Ring dan Satelit Satria yang baru saja diluncurkan pada 18 Juni 2023 dengan kapasitas terbesar se Asia dan nomor lima Dunia dengan nilai investasi sebesar 75 triliun.  Dimana potensi kerugian negara dengan mengabaikan infrastruktur industri telko yang ada bisa mencapai ratusan triliun.

Baca juga : Peringati Hari Ulang Tahun Kelima, Supercorridor Tuai Banyak Prestasi

Kedua, walaupun sudah resmi beroperasi sejak 19 Mei 2024, dirinya menilai Starlink seperti tidak serius melakukan investasi di dalam negeri. Karena sampai saat ini belum diketahui berapa nilai investasi Starlink dalam memajukan industri telko dalam negeri. 

Dan ketidakseriusan ini terbukti dengan belum terpenuhi fasilitas penunjang seperti Network Operation Center, server hub, Network Monitoring System. Sebagai entitas bisnis telko global, ini sangat meragukan karena kantor perwakilannya masih menyewa coworking space yang berada wilayah Jakarta.

Pemerintah juga berhati-hati terhadap rekam investasi Elon Musk yang lebih memilih Malaysia dan Thailand daripada Indonesia untuk Tesla. Hal yang sama pasti akan terjadi terhadap  ketidaseriuan Starlink dalam berinvestasi dan menjadikan Indonesia hanya sebagai market.

Baca juga : Pengerjaan Sistem Komunikasi Kabel Laut Perlu Dibangun Sinergitas

“Tidak mendatangkan benefit terhadap negara seperti pajak, dan justru menjadi ancaman serius yang merugikan industri telko dan kedaulatan data negara,” ungkapnya. 

Sebagai Negara berdaulat, Indonesia sebenarnya memiliki daya tawar yang tinggi terhadap Starlink karena memiliki market yang besar dari bonus demografi yang ada dibandingkan negara lain. Potensi angka melek teknologi di Indonesia juga tumbuh pesat. Pemerintah sudah sewajarnya memiliki daya paksa kepada Starlink untuk menjalankan bisnisnya secara benar dengan memenuhi kewajibannya kepada negara seperti membayar pajak.  

"Kita memang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, termasuk dengan kehadiran Starlink. Namun karena ketidakmampuan dalam mengendalikan bisnis Starlink, kita begitu mudahnya menyerahkan pada mekanisme pasar. Seharusnya Kehadiran Negara dan politik will Pemerintah menjadi faktor penentu dalam melindungi kepentingan nasional dari agresifnya pasar global. Perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem industri telko dalam negeri hingga kedaulatan data negara" Pungkas Gigih. (Z-8)