Pemerintah Dapat Adopsi Aturan Internasional tentang Kecerdasan Buatan

SAAT ini belum ada undang-undang khusus kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi peraturan internasional yang sudah ada. Karenanya, penting memahami kebutuhan lokal akan teknologi AI sebelum menyusun undang-undang baru.

Direktur Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Teguh Arifiyandi menyampaikan hal itu. "Surat Edaran Etika AI yang dikeluarkan Kominfo menyoroti pentingnya nilai-nilai etika seperti humanisme, inklusi, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI," ujarnya dalam seminar bertajuk Milestones shaping AI: ethical considerations, AI in smart cities, and innovation, yang digelar Institut Teknologi Bandung (ITB), baru-baru ini.

Kebijakan AI Kominfo menguraikan empat sasaran strategis, antara lain memastikan kualitas dan akurasi layanan AI, keamanan data, peningkatan sumber daya manusia terkait AI, dan pencegahan kejahatan siber menggunakan AI. "Kami percaya bahwa pencapaian target ini akan membantu kami menciptakan lingkungan yang aman dan beretika bagi pengembangan ekosistem AI di Indonesia," jelas Arifiyandi.

Baca juga : UPI dan Unpad Bersama Yandex Bahas AI dan Lingkungan Digital Lebih Aman

VP Strategy Yandex, Alexander Popovskiy, menambahkan bahwa peran AI dalam membawa perubahan positif ke dunia disertai dengan disrupsi tentang keamanan dan etika digital. Dia menyatakan bahwa Yandex--sebagai perusahaan yang mengembangkan solusi AI dan pembelajaran mesin (machine learning/ML)--memahami pentingnya etika kecerdasan buatan dan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan model ML yang tidak hanya bermanfaat bagi umat manusia tetapi juga mematuhi standar keselamatan dan etika.

Yandex baru-baru ini mengambil bagian dalam pengembangan kode etik AI Rusia bersama dengan beberapa perusahaan teknologi besar, lembaga publik, dan komunitas ilmiah. Didukung oleh negara, upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengembangan AI di negara tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada Kominfo dan seluruh perguruan tinggi yang mendukung dan memberi wadah pada diskusi krusial ini. Tujuan dari seminar ini memfasilitasi berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang peran AI dalam mendorong lanskap teknologi yang aman. Kami yakin upaya ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap komunitas digital dan kemajuan teknologi Indonesia," tutup Alexander Popovskiy.

Merespon pemanfaatan AI di Indonesia, peneliti di Smart City Community & Innovation Center (SCCIC) ITB Fadhil Hidayat menyoroti solusi sistematis terhadap tantangan perkotaan yang dapat diterapkan di daerah perdesaan dan bahkan meluas ke negara dan wilayah lain di dunia. dunia. SCCIC mengusulkan solusi cerdas untuk kota, desa, provinsi, dan negara melalui model, arsitektur, metode, kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan peraturan. 

Namun hal itu harus ditegaskan dengan pentingnya etika dalam penerapan AI. "Platform dan layanan AI harus mengadopsi kebijakan yang memprioritaskan transparansi, keadilan, perlindungan privasi, akuntabilitas, dan keragaman untuk mengurangi bias yang tidak disengaja dalam pengembangan AI," tutur Fadhil Hidayat. (Z-2)