Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TikTok Indonesia berkolaborasi sejumlah LSM, yakni dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta media Agence-France Presse (AFP) Indonesia untuk melawan penyebaran misinformasi atau hoaks Jelang Pemilu 2024.
"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi,” ungkap Anbar Jayadi, Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia, di Jakarta, Senin (16/10).
“Kami harap kerja sama yang tercipta ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital," tambahnya.
Baca juga: Pandawara Group Dapat Penghargaan Changemakers of the Year oleh Tiktok Indonesia
Anbar menerangkan TikTok menggandeng Mafindo dan Perludem untuk menandai sekaligus melaporkan konten-konten yang mengandung misinformasi dan berpotensi membahayakan pengguna melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan.
Kedua organisasi itu juga akan jadi bagian dari TikTok Election Hub yang akan datang, dan tambahan sumber informasi kredibel bagi pengguna TikTok yang ingin mengetahui hal-hal terkait integritas sipil dan pemilihan umum.
Baca juga: TikTok Perluas Insentif untuk Para Kreator Efek Video
"Isu misinformasi adalah isu industri, bukan isu salah satu platform semata. Melihat tendensinya, jumlah konten hoax akan meningkat menjelang Pemilu 2024, sehingga setiap pemangku kepentingan terkait perlu duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk menciptakan pengalaman berinternet yang positif dan menanggulangi penyebaran misinformasi bermuatan politik,” tegas Silma.
Peneliti Perludem Amalia Salabi, menyebut dari dua pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia, sinergi yang baik dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran misinformasi.
“Kami percaya kolaborasi dengan TikTok dapat membantu menyehatkan ekosistem informasi serta melindungi pemilih dari narasi yang membahayakan selama tahapan Pemilu 2024," ujarnya.
Adapun untuk Pemilu 2024, TikTok juga akan meluncurkan sebuah hub khusus dalam aplikasi untuk membantu pengguna mendapatkan informasi yang sah seputar Pemilu 2024.
TikTok mengeklaim akan menjaga netralitas platform selama pemilu dengan melarang adanya iklan politik, termasuk iklan berbayar di platform dan kreator yang dibayar langsung untuk membuat konten bermerek-merek.
(Z-9)
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Hoaks kesehatan biasanya selintas terlihat benar namun faktanya tidak begitu.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan ada usaha para pemodal besar menguasai media untuk mengendalikan opini rakyat. Ia mengingatkan bahaya saat pemodal besar kuasai media
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved