Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengatakan Google membayar US$10 miliar atau sekitar Rp153 triliun per tahun untuk mempertahankan dominasi di pasar mesin pencari. Temuan ini merupakan awal dari kasus antimonopoli paling besar terhadap perusahaan raksasa teknologi tersebut.
Departemen Kehakiman AS di pengadilan federal di Washington, berpendapat Google menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membungkam persaingan. Perusahaan itu mempertahankan dominasinya sebagai mesin pencari paling populer.
Google membantah pengguna internet mengandalkan mesin pencari karena kualitasnya. “Google membayar lebih dari US$10 miliar per tahun untuk posisi istimewa ini," kata Kenneth Dintzer, litigator utama Departemen Kehakiman di pengadilan tersebut, Selasa (12/9).
Baca juga: Google Versus Pemerintah AS dalam Kasus Antimonopoli Pencarian Online
Menurut dia kontrak Google memastikan bahwa pesaing tidak dapat menandingi kualitas penelusuran monetisasi iklan, terutama pada ponsel. “Melalui putaran umpan balik ini, roda ini telah berputar selama lebih dari 12 tahun. Hal ini selalu menguntungkan Google," paparnya.
Pernyataan pembuka tersebut menandai dimulainya salah satu kasus antimonopoli paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Kritikus telah lama menyatakan keprihatinan atas monopoli di industri teknologi, di mana segelintir perusahaan raksasa termasuk perusahaan induk Google, Alphabet, menguasai sebagian besar pasar, pengaruhnya mulai dari platform populer hingga akuisisi data dan perangkat.
Baca juga: PT Media Antar Nusa Raih Status Google Workspace Premier Partner
Google, misalnya, menguasai sekitar 90% pasar mesin pencari. Namun, pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengambil sikap yang lebih bermusuhan terhadap masalah antimonopoli dengan mengumumkan aturan ketat untuk merger antar perusahaan teknologi pada Juli.
Kasus yang terjadi saat ini, yang dimulai pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump hampir tiga tahun lalu, merupakan upaya pemerintah yang paling ambisius untuk mengatasi dugaan monopoli teknologi modern.
Argumen akan berlangsung selama 10 minggu, dengan para eksekutif puncak dari perusahaan seperti Google dan Apple diperkirakan akan memberikan kesaksian. Hakim Amit Mehta kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan keputusan hingga tahun depan, dan keputusan melawan Google akan berarti persidangan lain untuk menilai pilihan-pilihan untuk mengekang perusahaan.
Pengacara Google John Schmidtlein mengatakan bahwa pelanggan yang ingin beralih ke mesin pencari lain dapat melakukannya hanya dengan beberapa klik mudah. Namun, menurutnya, pengguna tetap menggunakan Google karena kenyamanan dan kualitasnya.
“Pengguna saat ini memiliki lebih banyak pilihan pencarian dan lebih banyak cara untuk mengakses informasi online dibandingkan sebelumnya,” kata Schmidtlein kepada pengadilan dalam argumen pembukaannya.
Sementara itu, tim hukum Departemen Kehakiman menuduh perusahaan tersebut telah menggunakan status besar tersebut untuk membujuk perusahaan lain agar menuruti keinginannya.
Perusahaan induk Google, Alphabet, memiliki 182 ribu karyawan dan bernilai sekitar $1,7 triliun. Dintzer, yang mewakili Departemen Kehakiman, mengatakan bahwa Alphabet menandatangani perjanjian bagi hasil dengan Apple dengan syarat Google menjadi mesin pencari default di setiap perangkat Apple.
“Ini bukan negosiasi. Ini adalah pepatah Google: Ambil atau tinggalkan," kata Dintzer. (Aljazeera/Z-3)
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Tiga uskup agung Katolik AS mengatakan bahwa landasan moral untuk tindakan Amerika di dunia dipertanyakan akibat penggunaan atau ancaman kekuatan militer kembali.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved