DIGITALISASI merupakan salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Karena itu, pembangunan infrastruktur ini jangan sampai berhenti.
Itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2). Untuk mendorong digitalisasi setidaknya dibutuhkan berbagai hal, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia yang mumpuni, dan regulasi. "Infrastruktur adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang ekonomi digital," ujar Yose.
Menurut dia, infrastruktur seluler cukup baik meskipun ada sejumlah masalah terhadap adaptasi pada teknologi lebih canggih. Dia mencontohkan berbagai negara sudah menggunakan teknologi generasi kelima (5G), tetapi banyak daerah di Indonesia masih banyak menggunakan jaringan teknologi generasi ketiga (3G). Karena itu, dia menilai pemerintah harus lebih memperhatikan potensi teknologi dan jaringan seluler. Banyak ganjalan dalam proses pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Namun, dia menyebutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan transformasi digital harus tetap dijalankan. Soalnya, jika mandek, justru akan merugikan masyarakat.
Pemerintah pun perlu meningkatkan pembangunan base transceiver station (BTS) di tempat-tempat yang belum banyak memiliki jaringan tersebut, seperti di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) Indonesia. "Sudah seharusnya diberikan support dan disubsidi pembangunannya, jika dibangun di tempat yang sulit seperti wilayah 3T," kata Yose. BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
Pemerintah memang sedang berupaya mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga pelosok Nusantara, khususnya di masa kedua pemerintahan Jokowi 2019-2024. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia akan tersambung internet hingga 2024. Data menunjukkan, terdapat 83.218 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 84,9% desa sudah tersambung internet, tetapi sebanyak 15,1% desa atau 12.548 desa belum memiliki akses terhadap internet. Mayoritas desa yang belum tersambung dengan internet tersebut berada di wilayah 3T sebanyak 73%. Hanya 27% desa berada di daerah non-3T.
Sejak 2021, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dipercepat. Tujuannya agar terjadi pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia. Untuk meminimalkan kesenjangan digital tersebut, terutama di wilayah 3T, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program strategis percepatan pembangunan BTS 4G. Program tersebut merupakan satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas. Tiga program lain ialah Palapa Ring, satelit multifungsi, dan akses internet.
Namun, belakangan industri telekomunikasi tersentak seiring langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar menyidik dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G tahap I periode 2020-2021. Hingga awal Februari ini sudah ada puluhan saksi diperiksa. Kejagung sudah menetapkan lima tersangka yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta dan akademisi. Intensifnya penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur digital yang dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T tersebut. (OL-14)
