Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
APARATUR Sipil Negara (ASN) harus siap menghadapi perkembangan teknologi yang cukup dinamis. ASN diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat tanpa terkecuali ASN.
Harapan itu disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto saat membuka kerja sama Kemenkominfo dan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital segmen pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, kemarin.
"Kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN dalam menyongsong era digital ini pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tugas fungsi pokoknya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat," ujarnya.
Pelatihan ini untuk menciptakan trainer literasi digital sektor pemerintahan Kemenag yang nantinya akan membantu tugas Kemenkominfo melakukan literasi digital kepada ASN di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar Ali menyambut baik kegiatan tersebut dan diperlukan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat terkait literasi digital terutama dalam isu konten negatif.
"Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar literasi digital dapat berjalan dengan sukses untuk semua kalangan masyarakat, sehingga tidak ada gap digital," kata Nizar Ali.
Pada pelatihan tersebut hadir sejumlah narasumber. Istiani, Kepala Lab Psikologi Binus University. Istiani membahas bagaimana pada saat ini manusia lebih proaktif di dunia digital atau society 5.0.
"Budaya digital itu berfokus kepada manusia, bukan teknologinya. Budaya membentuk cara kita berpikir, merasa, bekerja, bermain, dan itu membuat perbedaan cara kita memandang diri sendiri dan orang lain," kata Istiani.
baca juga: Yogyakarta Tuan Rumah Puncak Kegiatan Indonesia Cakap Digital
Di sesi yang sama, Irene Camelyn Sinaga, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan landasan budaya digital. Salah satunya mencegah perpecahan yang ada di dunia digital karena isu-isu kontroversial.
"Polemik yang paling mudah dimainkan adalah agama, banyak sekali korban dan perpecahan yang disebabkan agama, yang terjadi di seluruh dunia. Mari kita belajar lagi kita tidak bisa terus terpedaya dengan orang yang memecah belah dengan membawa agama," jelas Irene.
Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hadiyanto Sasongko dalam pemaparan Etika Digital bagi ASN menjelaskan bahwa sebagai pengguna teknologi, pengguna bagian dari "Warga Negara Digital" harus beretika layaknya menjalani kehidupan di dunia nyata. (N-1)
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved