Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
APARATUR Sipil Negara (ASN) harus siap menghadapi perkembangan teknologi yang cukup dinamis. ASN diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat tanpa terkecuali ASN.
Harapan itu disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto saat membuka kerja sama Kemenkominfo dan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital segmen pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, kemarin.
"Kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN dalam menyongsong era digital ini pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tugas fungsi pokoknya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat," ujarnya.
Pelatihan ini untuk menciptakan trainer literasi digital sektor pemerintahan Kemenag yang nantinya akan membantu tugas Kemenkominfo melakukan literasi digital kepada ASN di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar Ali menyambut baik kegiatan tersebut dan diperlukan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat terkait literasi digital terutama dalam isu konten negatif.
"Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar literasi digital dapat berjalan dengan sukses untuk semua kalangan masyarakat, sehingga tidak ada gap digital," kata Nizar Ali.
Pada pelatihan tersebut hadir sejumlah narasumber. Istiani, Kepala Lab Psikologi Binus University. Istiani membahas bagaimana pada saat ini manusia lebih proaktif di dunia digital atau society 5.0.
"Budaya digital itu berfokus kepada manusia, bukan teknologinya. Budaya membentuk cara kita berpikir, merasa, bekerja, bermain, dan itu membuat perbedaan cara kita memandang diri sendiri dan orang lain," kata Istiani.
baca juga: Yogyakarta Tuan Rumah Puncak Kegiatan Indonesia Cakap Digital
Di sesi yang sama, Irene Camelyn Sinaga, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan landasan budaya digital. Salah satunya mencegah perpecahan yang ada di dunia digital karena isu-isu kontroversial.
"Polemik yang paling mudah dimainkan adalah agama, banyak sekali korban dan perpecahan yang disebabkan agama, yang terjadi di seluruh dunia. Mari kita belajar lagi kita tidak bisa terus terpedaya dengan orang yang memecah belah dengan membawa agama," jelas Irene.
Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hadiyanto Sasongko dalam pemaparan Etika Digital bagi ASN menjelaskan bahwa sebagai pengguna teknologi, pengguna bagian dari "Warga Negara Digital" harus beretika layaknya menjalani kehidupan di dunia nyata. (N-1)
Tingkatan kerahasiaan tahapan penyidikan dan penyelidikan berbeda. Pada proses penyelidikan, informasi harus ditutup rapat, agar penanganan perkara berjalan dengan baik.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) resmi membuka seleksi Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke-8 berbasis komputer (CBT) secara daring pada Selasa, (17/06).
Kemenag meminta jemaah haji yang mengalami sakit saat tiba di Tanah Air untuk segera memeriksakan diri ke dokter.
Sepuluh pelatihan itu terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk ASN Kemenag juga untuk guru sekolah, santri, mahasiswa, dan juga masyarakat umum.
Setiap zaman memiliki medianya, dan setiap generasi membutuhkan agennya.
SETELAH menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah haji kini bersiap memasuki fase akhir ibadah haji dan proses kepulangan.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved