PEMERINTAH Indonesia sedang aktif mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ini juga merupakan agenda utama yang diangkat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada bulan lalu. Indonesia selaku Presidensi G20 menyikapi bahwa ekonomi digital Ialah kunci masa depan sebagai pilar ketahanan ekonomi dan menyumbang 15,5% PDB global. Dengan meningkatkan keterlibatan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi, Indonesia berharap dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan membuka peluang kerja baru.
Melalui ekonomi digital dan transformasi digital, perekonomian Indonesia akan terbuka untuk potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terutama di sektor-sektor seperti keuangan, manufaktur, dan layanan. Namun, dengan meningkatnya perekonomian digital, risiko keamanan siber juga meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan siber (cybersecurity) tidak hanya menjadi ancaman yang berkembang pesat, tetapi menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi hampir setiap perusahaan dan pemerintah (kementerian/lembaga/instansi) di Indonesia.
Presiden Jokowi memandang bahwa kebocoran data akibat kejahatan siber (cybercrime) berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$5 triliun pada 2024 sehingga perlu dimitigasi melalui jaminan keamanan digital (digital security) dan perlindungan privasi (privacy protection). Salah satu hal yang menjadi inti pembahasan G20 yakni para pemangku kepentingan mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global (global data governance). Hal ini juga yang mendorong pemerintah mengesahkan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi yang menjadi hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022.
Director Data Privacy & Protection BDO Advisory, Novel Ariyadi, menyatakan bahwa banyak perusahaan dan lembaga pemerintahan yang masih belum menyadari pentingnya membangun kepercayaan sektor digital. Padahal dengan semakin pesatnya penggunaan teknologi dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari, risiko keamanan serta pelanggaran hukum bidang siber selalu mengintai. Kerugian yang bisa ditimbulkan akibat pelanggaran hukum siber dan penyalahgunaan data dapat menyebabkan rusaknya reputasi korporasi, kerugian materiil, terdampaknya bisnis secara signifikan, pencurian hak kekayaan intelektual, hingga risiko fatal akibat rentannya keamanan nasional.
"Sangatlah jelas bahwa perusahaan, pemerintah, dan individu harus bersinergi dan berkolaborasi dengan erat," kata Novel dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12). Karenanya, BDO di Indonesia menyelenggarakan webinar Cybersecurity and Privacy Outlook 2023 dengan tema Governance and Technical Mitigation & Legal Risk yang menghadirkan narasumber-narasumber ahli dalam bidang keamanan siber dan hukum, antara lain Novel Ariyadi, Managing Partner BDO Legal Eman Achmad, serta Associate Professor in Cyber Law Scholar Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto. "Kami berharap webinar ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan siber yang aman dan nyaman demi kemajuan perekonomian digital Indonesia," ujarnya.
Webinar yang dihadiri oleh eksekutif dari berbagai perusahaan di Indonesia dalam berbagai skala itu membahas berbagai hal seputar aspek-aspek hukum yang terkait dengan keamanan siber dan risiko-risiko terkait, serta kiat-kiat agar organisasi dapat menerapkan proses, standar, dan mekanisme pengendalian untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko hukum di ranah teknologi serta siber. Dalam webinar ini juga diadakan diskusi panel yang membahas lebih detail berbagai contoh implementasi pelindungan hukum tata kelola digital global di perusahaan-perusahaan di berbagai negara seperti Singapura. (OL-14)
