Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggarisbawahi pentingnya mitigasi untuk menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks di zaman kecerdasan buatan (AI).
Metode penipuan digital menjadi semakin canggih, termasuk pemalsuan wajah (deepfake), tiruan suara, hingga tanda tangan elektronik yang hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli.
Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menekankan bahwa kejahatan siber merupakan ancaman serius yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.
"Mitigasi terhadap ancaman kejahatan siber sangat krusial. Komdigi terus menginisiasi berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan siber di negara ini," ungkapnya di Jakarta Selatan (24/7).
VIDA (PT Indonesia Digital Identity), yang dikenal sebagai penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik yang sah, juga aktif dalam upaya mitigasi ini.
"Kami merasa beruntung bisa berkolaborasi dengan sektor industri, instansi pemerintah, dan regulator seperti Kominfo, Bank Indonesia, dan OJK untuk menangani masalah penipuan semacam ini," kata Niki Luhur, Pendiri dan CEO Grupo VIDA.
Inisiatif Bersama untuk Mendidik dan Melindungi Konsumen
Salah satu perhatian utama dari kolaborasi ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperkuat perlindungan konsumen. Bersama dengan Bank Indonesia, mereka meluncurkan program SIGUNA (Sistem Informasi Keuangan Digital dan Layanan Keuangan Digital Nasional) serta Gerakan Bersama untuk Perlindungan Konsumen.
Para ahli perbankan dan cyber juga ikut berkontribusi dalam menciptakan materi edukatif untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan penipuan digital sehari-hari.
Tantangan Verifikasi Dokumen dan Identitas di Masa AI
Peningkatan penggunaan tanda tangan elektronik menjadi perhatian utama di tengah potensi ancaman dari AI. Di tahun 2024, lebih dari 250 juta dokumen telah ditandatangani secara elektronik di Indonesia, ditambah dengan 10 juta dokumen menggunakan tanda tangan elektronik.
"Bayangkan jika individu yang melakukan tanda tangan tidak dapat kita identifikasi atau verifikasi dengan baik," ujar Niki.
Ancaman deepfake juga mulai terasa dalam komunikasi digital. Panggilan video yang diterima bisa jadi merupakan rekayasa deepfake yang menyamai wajah dan suara orang lain.
"Jika kita sebagai masyarakat biasa tertipu, kita bisa mengalami kerugian. Apabila yang menjadi korban deepfake tersebut adalah seorang Menteri yang berperan penting bagi negara, kerugian dapat menjadi sangat besar," tambahnya.
Standar Ketat untuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (Certification Authority/CA), VIDA menetapkan standar audit yang sangat ketat. Setiap tahun, semua CA sangat diaudit oleh otoritas yang berwenang, dengan menekankan kriteria teknologi dalam proses identifikasi dan verifikasi pengguna.
Ini sesuai dengan penekanan Komdigi mengenai pengawasan sertifikasi dan transaksi elektronik.
"Kami melakukan pembaruan atas standar kami setiap tahunnya dan melakukan audit. Apabila terdapat temuan 'zona merah', kami tidak akan memberikan pengakuan atau izin kepada CA tersebut," tegas perwakilan Niki.
Inovasi teknologi terus dilakukan untuk mendeteksi deepfake dan memastikan keaslian identitas, seperti mendeteksi gerakan manusia atau sumber gambar dari kamera depan, bukan dari galeri.
Keamanan Digital: Bukan Jaminan, Melainkan Kewaspadaan dan Pengendalian
Situasi ini juga menyoroti kenyataan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman dari ancaman siber. Keamanan merupakan proses yang berkelanjutan yang memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Serangan siber ibarat "arus balik", di mana setiap individu memiliki kemungkinan untuk menjadi target.
"Jika ada penyelenggara digital yang mengklaim sistem mereka sepenuhnya aman, bisa dipastikan bahwa mereka tidak aman," kata Teguh.
Solusi utama untuk menghadapi risiko ini adalah dengan menjalankan backup yang andal. Kesalahan manusia juga merupakan faktor paling rentan dalam keamanan digital.
Banyak insiden keamanan terjadi bukan karena sistem yang gagal, melainkan karena kelalaian atau kesalahan individu.
Hal ini menjadi pengingat yang penting bagi semua pihak terkait untuk terus bekerja sama dan berinovasi dalam menanggulangi ancaman penipuan digital berbasis kecerdasan buatan yang semakin rumit, sesuai dengan visi Komdigi untuk membangun ruang siber yang aman dan dapat dipercaya bagi masyarakat Indonesia.
Acara edukasi ini fokus literasi digital, pelindungan anak, dan produksi konten kreatif bertanggung jawab di era AI.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
TEKNOLOGI agentic AI perlu dimanfaatkan sebagai instrumen strategis negara untuk mendorong kebijakan publik yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data di era digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong peralihan menuju produksi semikonduktor yang bernilai tambah tinggi dan membuka peluang ekonomi baru.
LEBIH dari 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDKMP) diluncurkan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam menghadapi derasnya banjir informasi, publik membutuhkan rujukan kredibel. Di sinilah peran penting Indonesia.go.id.
Otoritas Kamboja tangkap 81 WNA terkait sindikat romance scam. Pasca-operasi besar, sekitar 223.610 warga asing dilaporkan kabur meninggalkan negara tersebut.
DIGITALISASI sering kali menjadi indikator kemajuan masyarakat. Namun, pada saat yang sama hal itu juga memunculkan ancaman dan krisis baru bagi anak-anak
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
SCAM Kamboja bukan sekadar cerita kriminal lintas negara atau kisah tragis warga negara yang terjerat pekerjaan palsu di luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved