KEBEBASAN berpendapat, termasuk di dunia digital, memang dilindungi oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas dan harus dalam koridor berdasar norma hukum berlaku.
Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dapat menghindarkan perpecahan di masyarakat yang berawal dari kebebasan berpendapat di dunia digital.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar berjudul “Etika Bebas Berpendapat di Dunia Digital” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Jumat (29/7), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Komisioner Komisi Informasi Aceh 2020-2024 Ade Firmansyah menuturkan, internet bisa diakses siapa saja, yaitu orang dengan latar belakang berbeda-beda yang tidak dibatasi oleh geografis budaya. Oleh karena itu, wajar apabila dibutuhkan standar etika yang sama untuk mengaturnya.Tujuannya adalah untuk menghindari benturan atau konflik yang dilatarbelakangi oleh ragam perbedaan tersebut.
“Acuannya adalah, siapapun tanpa terkecuali, ketika menggunakan internet wajib menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan dan keragaman, kebebasan berekspresi, keterbukaan dan kejujuran, serta hak individu. Kebebasan memang menjadi hak individu, tetapi tetap harus mengacu pada netiket dan tata hukum positif yang berlaku,” ucapnya.
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Sri Astuty menambahkan, etika berinternet dapat mencegah seseorang terhindar dari jeratan hukum, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau penyebaran ujaran kebencian. Belum lagi masalah perundungan di dunia maya (cyber bullying).
Baca juga : Inilah Hal-Hal yang Termasuk dalam Etika Berinternet
“Etika digital adalah pedoman menggunakan sebuah platform secara sadar dan bertanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antarinsan. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan dalam rangka menjunjung tinggi derajat manusia,” ucapnya.
Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti menyarankan pentingnya penggunaan tata bahasa Indonesia yang baku dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca. Dengan demikian, kekeliruan pemaknaan atas sebuah informasi bisa dihindarkan.
“Ada beberapa situs acuan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring; laman rimakata.com; kamus sinonim; atau glosarium. Semua bisa diakses secara gratis untuk menambah wawasan akan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” ujar Indriyatno.
Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif.
Kegiatan itu khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Komunitas Cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama GNLD Siberkreasi juga terus menjalankan program Indonesia Makin Cakap Digital melalui kegiatan-kegiatan literasi digital yang disesuaikan pada kebutuhan masyarakat. (RO/OL-7)
