Pengamat : Kebijakan Perdagangan Aset Kripto Belum Terkoordinasi 

DIREKTUR TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menegaskan, saat ini tidak terdapat koordinasi yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan yang mengatur mengenai perdagangan aset kripto. 

"Tidak ada koordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan terkait perdagangan kripto, jadi seperti bola liar ini semua," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (25/1). 

Tidak adanya koordinasi ini pun lantas menyebabkan kebingungan kepada masyarakat, di mana Kemendag melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) memperbolehkan perdagangan kripto, namun OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto. 

Padahal, menurut Ibrahim, keuntungan dari perdagangan aset kripto juga dapat diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Hal ini dibuktikan dengan viralnya Ghozali yang mendapatkan keuntungan dsei NFT (Non-Fungible Tokens) dan diminta untuk membayar pajak. 

"Pemerintah padahal dapat mengambil keuntungan dari perdagangan kripto ini melalui pajak," ujar Ibrahim. 

Ibrahim menambahkan, jika risiko perdagangan aset kripto dikatakan fluktuatif dalam artian naik dan turunnya transaksi sangat cepat, hal ini juga dikatakan berlaku untuk pasar saham dan perdagangan valas. 

"Dalam transaksi baik di kripto, valas dan pasar saham kan juga high risk pasti ada risikonya. Tapi kan dalam berinvestasi itu ada manajemen risiko dan perjanjian amanat bahwa masyarakat yang melakukan ini harus tahu risikonya," tuturnya. 

Baca juga : Sektor Digital Berkembang Pesat, Metaverse dan NFT akan Meluas di Indonesia 

Ibrahim berpendapat, pernyataan yang dilontarkan oleh OJK ini merupakan bentuk kekhawatiran agar masyarakat tidak mengalami kerugian besar. Namun, menurutnya OJK belum memahami transaksi apa saja yang biasa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perdagangan aset kripto ini. 

Dia menegaskan, saat ini, masyarakat Indonesia kebanyak membeli aset kripto yang memiliki nilai beli yang rendah, tidak seperti Bitcoin yang dikatakan memiliki harga beli yang sangat melambung tinggi. 

"Masyarakat Indonesia enggak mungkin beli Bitcoin yang satu koinnya itu Rp900 juta. Jadi mereka carinya koin yang rendah berkisar Rp1 juta sampai Rp2 juta per koin. Yg dikejar masyarakat yang seperti ini," tegas Ibrahim. 

"Saya melihat OJK hanya memperingatkan dan memberikan kewaspadaan. Tapi yang dijadikan patokan oleh OJK yaitu Bitcoin yang harganya tinggi dan turunnya sangat dalam pada hari ini dan memberikan kerugian," pungkasnya. 

Sebelumnya, OJK secara tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi pedagangan aset kripto. Mereka pun meminta masyarakat mewaspadai dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto. 

Lebih lanjut, aset kripto dikatakan merupakan komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus memahami risikonya sebelum melakukan perdagangan aset kripto. 

OJK juga tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto. Pengaturan dan pengawasan aset kripto sendiri dilakukan oleh Bappebti dari Kemendag. (OL-7)