Kolaborasi Wujudkan Percepatan Program Indonesia Terdigitalisasi

MEMBANGUN fasilitas telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) bukan lah hal mudah. Tantangan serta rintangan selalu saja mengiringi demi mewujudkan percepatan program Indonesia terdigitalisasi pada 2023 mendatang.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T. Area di luar Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet. Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet.

Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar menyampaikan, menyediakan fasilitas telekomunikasi saat ini memang menjadi tugas BAKTI Kominfo agar transformasi digital tumbuh dengan cepat. Pada 2021 hingga 2022, pemerintah lewat program BAKTI  menargetkan pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G.

 “Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,”ungkap Fadhilah dalam forum virtual Media Sila belum lama ini.

Fadilah menjelaskan, lewat berbagai kolaborasi termasuk dengan pihak swasta, BAKTI pun terus bergerak untuk mencapai target. Mulai dari pengadaan lahan oleh pemerintah daerah, pihak swasta pengerja pembangunan infrastruktur hingga provider selular.

"Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah non-3T pun bahkan mengajukan diri agar di wilayah mereka di bangun infrastruktur, namun dengan keterbatasan resources dan kewenangan tentu tidak bisa kami lakukan," jelas dia.

Penuh tantangan

Salah satu perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi, Lintasarta merupakan salah satu pihak yang ikut andil dalam pembangunan infrastruktur percepatan digitalisasi Indonesia. Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar menyampaikan, banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan khususnya di daerah-daerah pedalaman wilayah non-3T. Mulai dari geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala.

"Kendala ini lah yang membuat biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi bervariatif," jelas dia.

 Baca juga: Dinas Kominfo Siap Bantu Pasang VSAT di 4 Kampung di Kemtuk Gresi

Ginanjar bercerita, biaya transportasi memiliki andil paling besar. Segala upaya dilakukan untuk melewati jalur darat, laut dan udara agar bisa sampai ke titik pembangunan di daerah 3T.

"Bahkan, terkadang saat jalur darat sudah tidak bisa pagi ditempuh menggunakan kendaraan kami harus tarik menggunakan kerbau, ada pula suatu waktu muatan transportasi jalur laut tenggelam sehingga menyebabkan kerusakan alat. Tentu ini membuat cost membengkak," lanjut dia.

Belum lagi, lanjut dia, soal aliran listrik di daerah 3T. Pasokan tegangan listrik yang tidak stabil memaksa pengerjaan menambah alat agar tegangan bisa stabil.

"Kalau di Jakarta misalnya tinggal colok, di sana sekali colok bukannya dapat 200 volt malah dia turun hingga 160 volt, ini bisa menyebabkan kerusakan alat, jadi harus kita bantu pakai power step up," jelas dia.

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya. (R-3)