Berita Terbaru Titi Anggaraini Hari Ini

Momentum Partai Politik Berbenah

PARTAI politik sejak lama dipandang sebagai salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern.

Pakar: Gagasan Pilkada Lewat DPRD tidak Relevan Lagi setelah Ada Putusan MK

Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK

Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung

Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.

Pemilu Lokal dan Nasional, Titi Usulkan Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Diperpanjang

Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional

Pakar HTN:  Alih-Alih Persoalkan Putusan MK, Parpol Seharusnya Patuh pada Konstitusi

Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Melawan Pragmatisme RUU Pemilu

KERANGKA hukum pemilu yang demokratis ialah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara.

Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini

"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"

Syarat Caleg 'Akamsi' Bakal Perkuat Kelembagaan Parpol di Daerah

gugatan uji materiil terkait syarat caleg harus sesuai domisili dapil jika bakal terjadi penguatan kelembagaan partai politik di daerah.

MK dan Asa Keadilan Pemilu

ADA 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. S

Perludem Sebut RUU Pemilu Mendesak untuk Dibahas

Ia juga memberi catatan pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan Revisi UU Partai Politik.

Rendahnya Partisipasi Pemilih Bisa Bikin Pilkada Diulang

Titi menjelaskan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada itu perlu dibuktikan, apakah ada kesengajaan.

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Dimulai Besok, MK Diminta Jaga Independensi Hakim

MK akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada) atau sengketa pilkada 2024 mulai besok, Rabu (8/1). MK diminta jaga independensi hakim

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia