Berita Terbaru pengawasan Hari Ini

Komisi VI DPR: Kemenkop-UKM Perlu Awasi Koperasi Nakal

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian terutama kepada anggotanya dinilai perlu pengawasan ketat oleh negara.

Komisi V DPR Minta Irjen Kemenhub agar Tingkatkan Pengawasan Internal

Komisi V DPR RI telah menemukan berbagai pemasalahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. 

Wapres tidak Setuju Kompolnas Dibubarkan

Menurut Ma'ruf, peran Kompolnas dalam mengawal dan mengawasi tugas kepolisian seharusnya lebih diperkuat, bukan malah dibubarkan.

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Monitor dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran 

Tujuannya untuk menerapkan tertib administrasi dan memitigasi risiko adanya temuan serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran berdasrkan IKPA.

Perludem Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024

Aktivitas pemantauan Perludem akan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024. Serta, akan disampaikan kepada setiap stakeholder pemilu.

Setara: Polri Harus Terus Diawasi dan Dikritik

Langkah maju Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J memutus berbagai spekulasi dan politisasi, yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal.

Kemendag Amankan Produk Baja tidak Ber-SNI Senilai Rp41,6 Miliar

Produk baja yang diamankan berupa baja lembaran lapis seng (BjLS) dan galvanized steel coils yang digunakan sebagai bahan baku. Serta, galvanized steel coils with alumunium zinc alloy (BjLAS).

Komisi VIII DPR Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Guna Awasi Lembaga Filantropi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Bappebti Perketat Pengawasan Perdagangan Aset Kripto

Nilai transaksi aset kripto periode Januari-Juni 2022 sudah mencapai Rp212 triliun. Hingga Juni 2022, pelanggan aset kripto di Indonesia tercatat 15,1 juta orang.

KPU Minta Parpol Kirim Surat Pemberitahuan Sebelum Mendaftar

Surat pemberitahuan dari partai politik untuk mendaftar peserta Pemilu 2024, juga penting bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu.

Itjen Kementan Awasi Program Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buton

Pengawasn dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya berbagai penyimpangan yang dapat merugikan para pateni.

Forkom KBI Minta Kemenkop UKM Serius Awasi KSP Jangan Serahkan ke Lembaga Lain

KEMENKOP UKM diminta serius lakukan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melenceng dari regulasi. Jangan malah diserahkan ke lembaga lain yang tak mengerti koperasi.

122 Lembaga Pemantau Pemilu Konsultasi ke Bawaslu

Adapun konsultasi yang dilakukan ke Bawaslu, seperti terkait syarat administrasi pemantau pemilu, tahapan pemilu dan fokus pemantauan pada Pemilu 2024.

Dekopin: Bentuk Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasalnya, persoalan terkait koperasi simpan pinjam tak kunjung usai sampai saat ini. Dekopin juga mengapresiasi inisiatif pemerintah dan DPR terkait penyusunan RUU PPSK.

DPR: Perlu Pengawasan Khusus Cegah Penyelewengan Dana Lembaga Filantropi

Komisi VIII DPR pun meminta pembentukan instansi khusus yang bertugas mengawasi pengelolaan dana sosial oleh lembaga filantropi. Sehingga, kasus yang menyeret ACT tidak terulang.

Alumni Sekolah Islam Al Azhar Luncurkan Aplikasi Pengawas Penggunaan Gawai

Kecanduan internet dan gawai pada anak-anak yang bisa berdampak buruk, perlu dipahami oleh orangtua agar bisa menyikapinya secara bijak. 

Kolaborasi Jaksa Agung-KPK Dinilai Mampu Optimalkan Fungsi Dana Desa

PENCEGAHAN dan pengawasan korupsi di tingkat pemerintahan desa semakin mendapat perhatian serius lembaga penegak hukum.

DPR Nilai Kontrol BPOM Lemah dalam Pencegahan Obat Ilegal

Dalam mencegah terjadinya penjualan obat ilegal, BPOM diminta berkolaborasi dengan perusahaan jasa marketplace agar peredarannya dapat dihentikan.

Bawaslu Yakin Pengawasan dan Seleksi Anggota Bisa Berjalan Beriringan

BAWASLU RI akan membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi pada 22 Juni hingga 30 Juni mendatang. Jadwal ini sejalan dengan proses pengawasan tahapan Pemilu 2024.

Jajaran Pengawas Pemilu Harus Punya Kapasitas Separuh Hakim PTUN

Menurut Bawaslu, kemampuan itu diperlukan untuk penanganan perkara pemilu. Seperti, pemeriksaan berkas, proses mediasi, hingga keperluan ajudikasi.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia