Berita Terbaru Pemindahan Ibu Kota Hari Ini

Kemendagri Kebut Susun PP Kewenangan Khusus Ibu Kota Nusantara

Kewenangan khusus Otorita IKN turut memberikan ruang kerja sama antara Otorita IKN dengan pemda di sekitarnya sebagai mitra.

Demi Menarik Minat, Beri Insentif Warga yang Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

Menurut dia, hal itu diperlukan supaya masyarakat bisa menjalani hidup lebih bersemangat di lokasi baru. Sekaligus, cepat menumbuhkan rasa sosial dan budaya di kalangan masyarakat.

KSP: Jabatan Kepala Otorita IKN Setingkat Menteri

Pemilihan kepala IKN merupakan hak prerogatif presiden. Sejauh ini, ia mengaku belum ditentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.

Kepala BIN : IKN Perpaduan Harmonis Modern dan Tradisi

IKN Nusantara akan menerapkan konsep smart City modern yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia dan negara lain.

KSP: Presiden Jokowi Sudah Teken UU IKN

KANTOR Staf Presiden mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pakar : IKN Nusantara Kota Percontohan Nasional, Pertama Terapkan Forest City

PAKAR Sosiologi Kota, Prof Gumilar Rusliwa Somantri menyebut pemindahakan Ibu Kota Negara (IKN) dapat menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris.

Anggota DPD Minta Kepala Otorita IKN harus peka terhadap Kearifan Lokal

Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu mengatakan, Kepala Otorita IKN Nusantara bahkan memiliki kekhususan yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa Percepat Pembangunan Luar Jawa

Menurut Monisyah, dengan adanya IKN di luar Jawa, tentu banyak hal akan semakin terbenahi. Selain itu, tidak bisa dipungkiri akan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia.

Muncul Petisi Tolak IKN, Pakar UI: Wajar Dalam Demokrasi

PETISI menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru diunggah di laman change.org dengan tajuk: 'Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Negara'.

Relawan Jokowi Sebut Penolak Pemindahan IKN Ahistoris

Menurutnya, selama ini tidak ada yang protes dengan rencana pemindahan ibu kota. Baru ketika UU IKN disahkan protes bermunculan.

Warga Harap Jakarta Lebih Baik Saat tak Lagi Jadi Ibu Kota

Meskipun tak menyetujui kepindahan ibu kota, namun mayoritas responden berharap adanya perubahan yang lebih baik terhadap Jakarta saat tak lagi menjadi ibu kota baru.

Puan Maharani: Libatkan Publik dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi turunan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Gubernur DKI Bakal Lebih Fokus Urus Jakarta

Pemerintah pusat mengatakan pemindahan tersebut disebabkan Jakarta sudah tak lagi berketahanan untuk menjadi pusat pemerintahan.

Pakar HTN UI Sarankan IKN Berstatus Provinsi Dipimpin Gubernur

Novrizal menjelaskan bahwa pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan Republik Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten, kota, serta memiliki dewan perwakilan rakyat daerah.

Wagub DKI: Jakarta Dukung Pemindahan IKN

Riza mengatakan, pembangunan di Jakarta akan terus dilanjutkan, tanpa ada yang dikurangi meski IKN akan berpindah ke Kalimantan Timur.

Anggota Komisi XI DPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Bebani APBN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas)  juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.

Abdullah Hehamahua Cs Gugat UU IKN ke MK

Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif Warga

Setneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.

BRIN: Butuh Upaya Bersama Cegah Laju Regresi Demokrasi

Dalam konteks demokrasi, krisis yang diakibatkan oleh penyebaran covid-19 dapat memengaruhi cara pandang dan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola roda pemerintahan.

Edy Mulyadi Ditahan

YouTuber Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA tentang “jin buang anak”.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia