Berita Terbaru Partai Politik Hari Ini

Ratusan Spanduk Parpol Roboh Imbas Angin Kencang di Depok

HUJAN disertai angin yang mengguyur wilayah Kota Depok, Jawa Barat Rabu (17/1) siang hingga petang merobohkan ratusan alat peraga kampanye (APK) partai politik (parpol).

Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK di Jalan Raya yang Sebabkan Kecelakaan

Bawaslu menelusuri dugaan pelanggaran terkait pemasangan bendera partai politik yang menyebabkan kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di Flyover Kuningan, Jakarta Selatan.

Elektabilitas Gerindra Gagalkan PDIP Cetak Hattrick, PSI Raih Kursi Senayan

Dominasi PDIP selama dua pemilu terakhir diyakini bakal segera berakhir.

Hasto: PDI Perjuangan Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP partainya telah menerima pengunduran diri dari politikus senior Maruarar Sirait.

Ribuan Pohon Rusak akibat Atribut Parpol di Depok, DLHK: Prihatin!

DLHK Kota Depok prihatin maraknya atribut peraga kampanye (APK) parpol Pemilu 2024 yang merusak dan mematikan pohon peneduh di penjuru wilayah tersebut.

Partai Politik di DPR Jangan Tersandera Kepentingan

DPR diharapkan memiliki kemauan politik dalam mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo dan jangan tersandera kepentingan.

Elite Partai Politik Harus Jadi Teladan

Undang-undang mengamanatkan peran partai politik untuk mengedukasi demi menciptakan publik yang kuat secara literasi dan rasional. Elite partai politik harus menjadi teladan bagi publik.

Bawaslu Minta Pemprov DKI Tindak APK Parpol yang Dipasang di Jalur Sepeda

BAWASLU Provinsi DKI Jakarta meminta partai politik yang menggunakan bendera atau spanduk untuk tidak menancapkan bendera partai di stick cone atau pembatas jalur sepeda.

Bawaslu Tunggu Hasil Audit Akuntan Publik Terkait Dana Kampanye Parpol

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik (KAP) terkait dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2024.

KPU Minta Parpol Efektifkan Rekening Khusus Dana Kampanye

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta partai politik untuk mengefektifkan rekening khusus dana kampanye (RKDK). 

Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja

Politisi PDIP Chico Hakim mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, ada atau tidak ada Jokowi, PDIP tetaplah partai besar.

Pahami Politik Legislasi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat

CALON presiden (capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan partai politik (parpol) saat mengusulkan undang-undang (UU).

Dana Kampanye PDIP Tertinggi, Jumlahnya Mencapai Rp183 Miliar

PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan penerimaan dana kampanye paling tinggi di antara partai politik peserta Pemilu 2024 lainnya. 

PP Muhammadiyah Ingatkan Peserta Pemilu untuk Wujudkan Pemilu Bermartabat

KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak peserta Pemilu 2024 untuk mewujudkan kontestasi yang bermartabat.

Mardiono: Pejuang PPP adalah Gerombolan Penyusup

Dia mengatakan keanggotaan mereka telah dicabut dari partai berlambang ka'bah itu. Mereka dianggap tidak memahami dan sejalan dengan visi misi PPP.

Transjakarta Imbau tidak Ada Aktivitas Politik di Dalam Bus

PT Trans-Jakarta menegaskan tidak mempermasalahkan penumpang yang menggunakan busana berisikan gambar atau simbol dari partai politik. Namun, penumpang dilarang kampanye 

Buka Pintu Mantan Gengster Masuk Partai

Ia engatakan bahwa untuk memberantas gengster, bisa dilakukan kolaborasi

DPR: Pembahasan Pengganti Firli Dipastikan Alot

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada pembahasan atau perbincangan tentang sosok yang akan menggantikan Firli.

Calon Presiden Keren

Saat ini kebebasan warga dalam memilih mutlak dilindungi oleh Negara. Memaksakan pilihan kepada orang lain adalah pelanggaran serius. 

Mimpi Indonesia Emas Saat Indonesia Dikendalikan Trias Koruptica

Rudyono Darsono menilai kekuasaan partai politik (parpol), khususnya waktu atau lamanya memegang kendali kekuasaan, harus dapat dibatasi.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia