Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Hasil PSU Digugat Lagi ke MK, Profesionalitas Penyelenggara Kembali Diuji

PROFESIONALITAS penyelenggara pemilu kembali diuji setelah hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu digugat kembali ke MK

Penyelenggara Pemilu Harus Gencar Tingkatkan Sosialisasi PSU di Tengah Libur Lebaran

JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah

Wamendagri Sebut Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Segera Digelar

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut retret kepala daerah gelombang kedua segera digelar setelah Lebaran.

RUU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan

Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.

Jangan Jadikan MK Wastafel Perubahan UU TNI

Pemerintah dan DPR selalu menjadikan MK sebagai wastafel, mencuci kesalahan mereka saat membentuk undang-undang.

Sivitas Akademika UMY Siapkan Tim untuk Gugat UU TNI ke MK

sivitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mempersiapkan tim untuk menggugat atau melakukan judicial review UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Khawatir Dominasi Militer Menguat, Pakar Hukum UMY Sarankan agar Revisi UU TNI Digugat ke MK

Pakar Hukum Tata Negara UMY menyarankan koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Empat Mahasiswi Uji Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan, Minta Kuota 30%

EMPAT mahasiswi FH UII menggugat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang pengangkatan/pengisian hakim konstitusi karena tidak mengatur kuota perempuan. 

11 Mahasiswa Gugat UU ITE, Minta MK Cabut Aturan Penyebar Kebencian pada Masyarakat Tertentu

SEBELAS mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan penyebaran kebencian kepada masyarakat tertentu dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Pakar Hukum Pidana Soroti Potensi Hukuman Berlebihan dalam Gugatan PT Timah ke MK

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, memberikan tanggapannya terkait gugatan PT Timah Tbk ke MK.

UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi Digugat ke MK, Pakar Hukum: Kontraproduktif

UPAYA PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif

Ini Respon PDIP soal Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK

KETUA DPP PDIP Said Abdullah mengaku menghormati seluruh warga negara yang mengambil langkah hukum dengan ajukan gugatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol). 

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak Digelar Bersamaan

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak digelar serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar Skala Kecil

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan bakal ada retret kepala daerah gelombang kedua. Namun, skalanya lebih kecil dari retret sebelumnya.

PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional

DPR Minta Penyelenggara Pilkada yang Bermasalah Jangan Dilibatkan PSU

Jangan sampai ada keteledoran dan kelalaian yang menjadi objek gugatan ke MK.

KPU Pasbar: Gugatan Pemohon Ditolak MK Bukti Proses Pilkada Berjalan Baik

Mahkamah Konstitusi menolak dua permohonan perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Gugatan Pilkada di MK Alami Pergeseran, Pelanggaran TSM yang Libatkan Aparat Cenderung Diabaikan

Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara

Masyarakat Resah karena Banyak Caleg Berdomisili tidak di Dapil Sendiri

PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demokrasi di Balik Simbol

Mengintip Cara Berpikir IGK Manila

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia