Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional

Putusan MA yang mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo.

KY Persilakan Publik Laporkan Dugaan Pelanggaran Hakim terkait Putusan Usia Calon Kepala Daerah

PUTUSAN MA yang mengubah persyaratan usia bagi calon kepala daerah menuai polemik. KY mempersilakan publik untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik terkait hakim.

Putusan MA Dinilai Beri Kesempatan Anak Muda Jadi Pemimpin

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan itu bagus dan berpihak pada anak muda untuk maju menjadi pemimpin dan berkancah di politik.

Golkar Menilai Putusan MA bukan Untuk Memuluskan Kaesang

Golkar menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah tidak terkait dengan isu majunya Kaesang Pangarep d

Istana Tegaskan Keputusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Kewenangan Yudikatif

Mensesneg Pratikno mengingatkan bahwa keputusan syarat usia calon kepala daerah merupakan kewenangan lembaga yudikatif. Pemerintah enggan ikut campur.

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, NasDem: Enggak Usah Akali Aturan

KETUA DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengkritik Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/2024 yang mengubah penghitungan batas syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur

Putusan Syaat Usia Kepala Daerah Rampung 3 Hari, MA : Sudah Ideal

Putusan MA rampung 3 hari, Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto sebut pihaknya mengadili perkara dengan asas yang ideal.

Partai Garuda Jawab Tudingan Uji Materi Syarat Usia Cagub di MA untuk Kaesang

PARTAI Garuda menggegerkan dunia perpolitikan Tanah Air karena permohonan hak uji materiel terkait syarat usia minimal calon kepala daerah yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.

KPU Lakukan Harmonisasi PKPU Baru di Tengah Putusan MA

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pihaknya diundang dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024

Putusan MA Berpotensi Muluskan Jalan Kaesang Pangarep Maju Pilkada 2024

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat minimal calon kepala daerah disinyalir membuka jalan Kaesang Pangarep, untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Ubah Syarat Minimal 30 Tahun Calon Gubernur, MA Dinilai Replikasi Langkah MK

MAHKAMAH Agung (MA) mengubah ketentuan syarat minimal usia calon kepala daerah, yakni calon gubernur menjadi 30 tahun.

MA Ubah Ketentuan Syarat Minimal Usia Cagub 30 Tahun

Uji materi itu diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Jalan Terang Keadilan Restoratif

Saat ini, kita menghadapi tantangan penataan sistem peradilan pidana. Umumnya, hukuman bertumpu pada pemenjaraan.

DPR Diminta Perhatikan Nasib Pekerja

Komisi III DPR diminta membela nasib karyawan perusahaan fesyen yang menjadi korban sengketa merek di Mahkamah Agung (MA).

Bahas Kebebasan Gazalba, Pimpinan KPK Nilai Hakim Tak Konsisten dengan Persidangan Lain

Para komisioner KPK mengaku bingung dengan putusan hakim yang membebaskan Gazalba Saleh

KPK Tegaskan dalam UU KPK Tak Perlu Delegasi dari Jaksa Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kebingungannya terkait dalih hakim yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. 

KPK Akan Ajukan Banding Terhadap Putusan Sela yang Membebaskan Gazalba Saleh

KPK memastikan akan mengajukan banding terhadap putusan sela yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. 

ICW Desak KPK Ajukan Banding Terkait Vonis Bebas Gazalba Saleh

ICW mendesak KPK untuk mengajukan banding setelah Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dinyatakan bebas dari tuduhan korupsi. 

KPK akan Bebaskan Gazalba Saleh dari Rutan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melepaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dari rumah tahanan (rutan) usai eksepsinya dikabulkan dalam putusan sela.

KPK Periksa Direktur PT Cimendang Sakti Kontraktindo dalam Kasus TPPU Hasbi Hasan

KPK memanggil Imanuel Eras Muda Harahap, Direktur cabang PT Cimendang Sakti Kontraktindo, terkait kasus dugaan TPPU yang melibatkan Sekretaris Jenderal nonaktif MA, Hasbi Hasan.

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia