Gaji Kecil Hakim di Level Bawah jadi Celah Masuk Jurang Korupsi

Pakar hukum tata negara STH Jentera Bivitri Susanti menduga ada hakim di level atas Mahkamah Agung (MA) yang nantinya terpilih akan digaji oleh pengusaha besar atau oligarki. 

Bivitri menyoroti bagaimana tingkat kesejahteraan yang membuat hakim bisa masuk ke jurang korupsi. Ia mengambil contoh hakim di level bawah yang sejak 2012 tunjangannya tidak pernah naik dan gajinya lebih kecil dibanding jaksa dan polisi.

"Gajinya kecil banget. Lebih kecil dari jaksa dan polisi, apalagi dari pengusaha. Ini akhirnya yang jadi sampingan," katanya saat Seminar Nasional Indef dengan tema Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10).

Baca juga : IPW: Potongan Tunjangan Hakim Agung Rp90 M Beraroma Korupsi

Lebih lanjut, Bivitri mengungkapkan pola hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan membuat terjadinya benturan kepentingan. Ia mengatakan hal ini mendorong terjadinya praktik korupsi.

"Konflik kepentingan, gratifikasi luar biasa banyak. Akibatnya hukum dan kebijakan dibuat untuk sebagian pengusaha. Pertanyaannya pengusaha yang mana? Pengusaha yang juga dipengaruhi kekuasaan. Ini menakutkan bagi investor yang bersih, bagi yang kotor itu menyenangkan karena gampang nyogok orang. Ini yang situasi yang nyatanya terjadi hari ini dan mesti kita bongkar dan lakukan perbaikan kalau mau ekonomi kita membaik ke depannya," ujarnya.

Bivitri juga mengungkapkan kasus korupsi Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan beberapa waktu lalu mengungkapkan adanya mafia hukum. Ia menduga pada hakim MA yang terpilih nantinya juga memiliki hubungan dengan pengusaha besar. 

Diketahui, MA akan menggelar pemilihan ketua yang baru pada pada pertengahan Oktober 2024. Para hakim agung akan memilih pengganti Ketua MA M. Syarifuddin, yang akan pensiun.

"Gosipnya adalah ada hakim di level atas MA itu ada payroll nya dari orang yang kita namai oligarki. Kita tunggu beritanya tanggal 14 atau 15 Oktober ada pemilihan. Jangan kaget beberapa pengusaha besar terutentu dipegang hakim tertentu, mau itu kepailitan, dispute tanah, dan biasanya menang," kata Bivitri. (P-2)