Berita Terbaru Kpu Hari Ini

Polemik Tapal Batas di Pilkada 2024, Warga Muba Nyoblos di Muratara

SD Negeri Sako Suban dijadikan lokasi TPS untuk Pilkada Kabupaten Muba. Namun, berdasarkan Permendagri wilayah ini diklaim sebagai bagian dari Kabupaten Muratara. 

Data Pemilu Pages Dev, Situs yang Dikelola Fresh Graduate Universitas Syah Kuala Aceh Ini Jadi Alternatif Cek Hasil Pilkada 2024

SEORANG fresh graduate jurusan infromatika dari Universitas Syah Kuala, Aceh, bernama Razan Fawwaz meluncurkan inisiatif untuk mengubah seluruh data hasil Pilkada 2024 resmi milik KPU

Gerindra Bantah Pramono-Rano Klaim Menang Pilkada Jakarta Satu Putaran

KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah klaim Pramono-Rano yang mengeklaim memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran.

Situs Web Pilkada 2024 Pukul 13.22, Pramono Anung-Rano Karno Unggul

Situs web pilkada2024.kpu.go.id, Kamis (28/11), melaporkan data per pukul 13.22 WIB, Pramono Anung-Rano Karno unggul sementara.

DEEP Sebut tidak Diizinkan KPU Papua Barat Pantau Pilkada 2024

SALAH satu lembaga pemantau pemilihan, DEEP, tidak mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat untuk memantau kegiatan Pilkada 2024.

Soal Hasil Quick Count Pilkada DKI Jakarta Satu atau Dua Putaran, Ini Kata KPU

KETUA KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengingatkan kepada masyarakat bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 yang resmi bakal diumumkan oleh pihaknya.

Maesyal-Intan Unggul Versi Hitung Cepat di Kabupaten Tangerang

Calon wakil bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Unggul pada Quick Count Pilkada 2024, Pramono Anung Berharap Hasil Resmi KPU Sesuai

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, memimpin hasil sementara penghitungan cepat dalam Pilkada Jakarta.

8 Cara Menggunakan Sirekap KPU Versi Mobile buat Pilkada 2024

Sirekap KPU (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah platform digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemilu secara elektronik.

KPU Klaten Musnahkan Ribuan Surat Suara Sisa dan Rusak

Surat yang sisa dan rusak adalah 147 surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 5.158 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.  

Cara Cek DPT Pilkada 2024 Mudah lewat HP

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 esok hari Rabu 27 Novembe 2024, penting bagi pemilih untuk memastikan apakah namanya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

25 Kelurahan Rawan Banjir, BPBD Siagakan 267 Personel Saat Hari Pencoblosan 

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.

Jika Menang di Pilkada, Rohidin Mersyah Bakal Tetap Dilantik

Meskipun telah menjadi pesakitan di KPK, calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah, dipastikan tetap dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

KPPS Diminta Maksimal Distribusi Surat Pemberitahuan ke Pemilih

Bagi pemilih yang memiliki hak dan memenuhi syarat administrasi sudah sewajarnya datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Cagub Rohidin Tersangka, Golkar: Kami Ikuti Ketentuan KPU

Golkar mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait langkah selanjutnya

Serentak Pilkada, Serentak Sukacita

Deklarasi netralitas ASN dalam pilkada di seluruh daerah harus diikuti dengan pengawasan yang melekat baik oleh aparat maupun masyarakat.

Ini Penjelasan KPU Bengkulu soal Status Pencalonan Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK

Cara Cek Nomor dan Lokasi TPS Pilkada 2024 Beserta Link DPT Online

Untuk memastikan partisipasi dalam pemilu, Anda perlu mengetahui nomor dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

DPR Respons Soal Usulan KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin merespons usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

Usulan Status KPU dan Bawaslu Ad hoc Melanggar Konstitusi

Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia