Berita Terbaru kesejahteraan Hari Ini

Pemerintah Didorong Pecahkan Anomali Hilirisasi

ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan

Gaji PNS Agustus 2024, Cek di Sini Apakah Ada Kenaikan untuk Golongan I dan II?

Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.

Jaksa Agung: Penegakan Hukum Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.

Strategi Jitu Perunggasan Dukung Program Makan Bergizi

PEMERINTAH berkomitmen menjaga ketersediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani tinggi bagi masyarakat.  Daging dan telur ayam merupakan komoditas utama peternakan

Dorong Gerakan Zakat, Ma'ruf Amin: Orang Islam Gak Ada yang Miskin

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai tidak ada umat muslim yang miskin. Oleh karenanya, perlu upaya menyadarkan wajib zakat agar mengeluarkan rezekinya.

Cleansing Guru Honorer, Dinas Pendidikan Harus Komunikasi dengan BPK 

BANYAK guru honorer yang diberhentikan secara sepihak imbas di wilayah Jakarta. Hal itu merupakan TLHP BPK tentang cleansing guru honorer

Ramalan Zodiak Hari Ini, Keberuntungan 14 Juli 2024

Setiap hari membawa peluang dan tantangan baru bagi setiap zodiak. Hari ini, 14 Juli 2024, beberapa zodiak akan menemukan diri mereka dipenuhi dengan energi positif dan semangat tinggi

Berbiaya Besar, Kesejahteraan Dokter Asing yang Praktik di Indonesia akan Sulit Dipenuhi

PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.

Tanggapi Kekhawatiran Pengusaha atas Dampak UU KIA, Presiden: Harus Hargai Perempuan, Ibu Mengandung

PRESIDEN Joko Widodo berharap pengusaha tidak pesimis terhadap UU KIA. Menurut pengusaha hal tersebut justru akan buat perusahaan akan pertimbangkan merekrut perempuan ke depan.

RPP Manajemen ASN Atur Cuti Melahirkan bagi Suami

Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) segera rampung. Kemenpan-Rebiro telah melakukan uji publik.

Kemnaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Samakan Pemahaman Implementasi UU KIA

Pemahaman tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan harus dimaksimalkan

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang.

Pemerintah Perlu Ambil Peran untuk Ciptakan Keluarga yang Positif

KELUARGA merupakan unit terkecil dari komponen bangsa Indonesia. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang meliputi keluarga, seperti stunting hingga masalah kekerasan.

Abdy Yuhana Serukan Keadilan untuk Bung Karno, yang sudah Berjasa bagi Bangsa

Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.

Atasi Tengkes di Jakarta, Dharma Jaya Gencar Salurkan Makanan Sehat Ke Warga

PERUMDA Dharma Jaya mendukung pengentasan kemiskinan di Jakarta melalui berbagai program sosial yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024.

0,66 Persen, Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Diklaim Alami Tren Penurunan

Pemprov DKI Jakarta mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Khususnya untuk data Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022

DPR Menilai Korban Judi Online Tidak Bisa Otomatis Mendapatkan Bansos

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan bahwa korban judi online tidak secara otomatis berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Pengesahan UU KIA, Ini Respons Pakar Keluarga IPB University

Pakar Keluarga IPB University, Prof Euis Sunarti, merespons pengesahan UU KIA karena menjadi angin segar bagi para perempuan yang ingin berkiprah di dunia kerja. 

Pemerintah belum Berhasil Tangani Kemiskinan

Tingkat kemiskinan secara spasial masih cukup tinggi, bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi di daerah terkait.

Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan

Bahlil Lahadalia mengatakan, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sebelumnya sudah diajukan oleh PBNU di wilayah tambang Kalimantan Timur, segera terbit pada pekan depan.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia