Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Mendagri Bakal Ganti Pj yang Maju Pilkada pada Pertengahan Juli 2024

Bagi Pj yang berniat maju sebagai bakal calon kepala daerah harus mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran pada 27 Agustus 2024.

Baliho Calon Peserta Pilgub Sudah Mulai Terpasang di Sumatera Barat

Sejumlah gambar baliho calon kepala daerah sudah mulai terpasang di sejumlah titik

Bawaslu belum Dapat Tindak Baliho Pilkada 2024

Sampai saat ini, Bawaslu belum dapat menindak alat peraga yang dipasang oleh tokoh-tokoh potensial sebagai calon kepala daerah.

KPU Beri Sinyal Bakal Terapkan Syarat Usia Kepala Daerah Terbaru di Pilkada 2024

Idham menyinggung bahwa KPU mendapat pelajaran penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) lewat pertimbangan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 lalu.

PSI: Putusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah tidak Terkait Kaesang

Putusan soal usia calon kepala daerah menjadi urusan Partai Garuda dan MA.

Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional

Putusan MA yang mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo.

Putusan MA Dinilai Beri Kesempatan Anak Muda Jadi Pemimpin

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan itu bagus dan berpihak pada anak muda untuk maju menjadi pemimpin dan berkancah di politik.

Istana Tegaskan Keputusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Kewenangan Yudikatif

Mensesneg Pratikno mengingatkan bahwa keputusan syarat usia calon kepala daerah merupakan kewenangan lembaga yudikatif. Pemerintah enggan ikut campur.

Putusan Syaat Usia Kepala Daerah Rampung 3 Hari, MA : Sudah Ideal

Putusan MA rampung 3 hari, Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto sebut pihaknya mengadili perkara dengan asas yang ideal.

KPU Lakukan Harmonisasi PKPU Baru di Tengah Putusan MA

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pihaknya diundang dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024

Temui Bamsoet, MRP Papua Minta Jabatan Kepala Daerah di Papua Harus Putra Daerah

Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua. 

Siap Tempur, PKB Usung 65 Nama di Pilkada Serentak 2024

Puluhan calon kepala daerah itu dipilih setelah melewati proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan secara internal.  

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).

IPDN Berikan Penghargaan Bagi 5 Pejabat Tinggi Daerah

Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo mengatakan penghargaan itu diberikan kepada yang bersangkutan atas dedikasi dan prestasi mereka. 

Hasnuryadi Sulaiman Siap Maju di Pilkada 2024 Kalsel

Hasnuryadi pun telah mengagendakan mengembalikan berkas formulir pendaftaran Bakal Calon Kelapa Daerah ke DPW Partai Golkar Kalsel pada Jumat 17 Mei 2024.

Pertimbangan MK Jaga Caleg Terpilih tak Main-Main dengan Pilihan Pemilih

RUANG bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai bertentangan dengan semangat dalam pertimbangan putusan MK

Pecah Kongsi Pasangan Kepala Daerah di Pilkada 2024 Semakin Tersorot

Fenomena pecah kongsi semakin terlihat jelas dalam Pilkada 2024, dengan sejumlah pasangan kepala daerah (incumben) bersaing memperebutkan kursi nomor 1. 

Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024

Netralitas di Pilkada Serentak 2024 pada November jadi sorotan. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi

PKB Waspadai Potensi Kecurangan Pilkada oleh Penjabat Kepala Daerah

PKB waspadai netralitas para ASN dan penjabat kepala daerah yang ditunjuk lewat Kepres

Wali Kota Depok Dituding tidak Netral Jelang Pilkada 2024

Agar pilkada dapat terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil, wali kota harus berada di tengah-tengah sesuai dengan mandat konstitusi atau koridor hukum.

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

Secarik Kertas, Pesan buat Ibu Pertiwi: Refleksi atas Kepergian YBR di Ngada NTT

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia