Berita Terbaru Kemenkumham Hari Ini

Banyuwangi Daftarkan Paten Indikasi Geografis Kopi Robusta

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tengah mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mendaftarkan paten kopi robusta Banyuwangi ke Kemenkumham.

Sekjen Kemenkumham Terima Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Surabaya

Andap mendapatkan gelar doktor kehormatan atas jasanya dalam mengembangkan bidang ilmu teknologi kinerja untuk mendukung penerapan tata nilai organisasi.

LMKN-IRW Kerja Sama Tingkatkan Kesadaran Pembayaran Royalti

Saat ini masih banyak masyarakat yang melanggar Undang Undang Hak Cipta (UUHC) No 28/2014 dengan tidak membayar royalti.

Dugaan Pelecehan Seksual di Ajang Miss Universe Indonesia, Dirjen HAM Ingatkan Ancaman Hukuman di UU TPKS

“Jika terbukti benar (adanya pelecehan seksual), kami melihat ini sebagai catatan buruk dalam kontes Miss Universe."

Fakultas Hukum UP Gelar Seminar Internasional Bahas Layanan Apostille

Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang manfaat layanan apostille atau pengesahan keaslian dokumen publik dalam mempermudah proses legalisasi dokumen publik.

Baru Terbit, BEI Pelajari POJK Perdagangan Karbon

BURSA Efek Indonesia (BEI) mempelajari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon telah diteken, Kamis (3/8) oleh Kemenkumham.

OJK Terbitkan Aturan Perdagangan Bursa Karbon

"OJK telah menerbitkan POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon yang mengatur persyaratan, perizinan, serta tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon."

Ditjen HAM Dukung Sekolah HAM Gagasan Komisi Hukum dan HAM MUI

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM menyetujui rencana pembentukan Sekolah HAM yang digagas Komisi Hukum dan HAM MUI.

Aktif Deradikalisasi, Petugas Lapas Surabaya Raih Penghargaan BNPT

Bambang  Sugianto, petugas lapas Surabaya mendapatkan penghargaan BNPT atas upayanya deradikaliasi.

KPK Periksa Wamenkumham Eddy terkait Penyelidikan Gratifikasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy).

Menkumham Bicara Soal Martabat Manusia di Oxford

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat."

Menteri Yasonna Paparkan Soal Human Dignity di Oxford

Konferensi ini mengambil tema 'Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia' (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara.

Menkum HAM Yasonna Laoly Promosikan Kebebasan Beragama di Inggris

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris Fiona Bruce.

Yasonna Nilai UU Nomor 1/2023 Beri Pengakuan Pada Hukum Tak Tertulis

Hukum tidak tertulis meliputi hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.

Rutan Maumere Gelar HDKD Ke-78 dan Turnamen Futsal

Upacara kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena dirangkaikan dengan pembukaan turnamen futsal bertajuk Friendly Match antarinstansi di Kabupaten Sikka dan dihadiri peserta.

Yasonna Pimpin Langsung Tranformasi Digital dalam Pelayanan Publik di Kemenkumham

"Pada tahun 2022 lalu, Kemenkumham menempati peringkat ketiga dari seluruh kementerian dan lembaga yang telah menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik."

RUU Perampasan Aset Mandek, Yasonna: Pemerintah Sudah Lobi DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah telah melakukan lobi-lobi politik agar DPR RI bisa segera meloloskan RUU Perampasan Aset

KPK Berikan Aset Rampasan Kasus Korupsi Rp28,9 Miliar ke Kemenkum dan HAM

Sebesar Rp18,9 miliar aset rampasan dari kasus korupsi diserahkan KPK ke Kemenkum dan HAM.

Kemenkumham Kaji Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

kajian tersebut berfokus pada pasal-pasal yang dibatalkan MK pada 2006 lalu. Termasuk diantaranya terkait pasal yang mengatur bahwa pelanggaran HAM berat yang sudah di-KKR-kan

Kemenkominfo akan Klarifikasi Dugaan Kebocoran Data Paspor ke Ditjen Imigrasi

"Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detail diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun."

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia