Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT) Maliki menyambangi Rutan Kelas IIB Maumere, Senin (14/8). Kedatangan Kadivpas NTT itu disambut hangat Kepala Rutan Kelas IB Maumere Antonius Semuki beserta seluruh jajaran pegawai Rutan Maumere.
Sebelum memasuki Rutan, Kadivpas bersama Karutan Maumere dan Pejabat Struktural terlebih dahulu melihat area kebun Rutan yang berlokasi di samping Rutan. Pada kesempatan itu, Karutan mengajak Kadivaps melihat kebun Rutan yang ditanami tanaman pertanian oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani asimilasi sebagai salah satu bentuk pembinaan WBP selama berada di Rutan.
Memasuki pintu utama, Kadivpas disambut dengan laporan situasi Rutan dari Komandan Regu Pengamanan, dalam keadaan aman terkendali.
Baca juga: Desa Tebara Bisa Bawa Indonesa Miliki Pariwisata Kelas Dunia
Selanjutnya, Kadivpas menuju dapur Rutan untuk meninjau kegiatan dapur dan mengecek beberapa administrasi bahan makanan untuk memastikan kebutuhan makanan bagi WBP telah sesuai standar yang berlaku serta memberikan masukan untuk perbaikan tata letak dan pengelolaan dapur agar menjadi lebih baik.
Tidak ketinggalan Kadivpas juga menyambangi Klinik Rutan, mengecek persediaan obat-obatan serta berpesan agar petugas kesehatan terus memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada WBP.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah bentuk pengawasan oleh Divisi Pemasyarakatan terhadap UPT Pemasyarakatan di Wilayah NTT dengan mengecek secara langsung kondisi dan situasi pelayanan yang diberikan petugas kepada WBP hingga melakukan tatap muka dan pengarahan kepada petugas.
Baca juga: Harga Bawang Merah di Rote Anjlok
Dalam arahannya, Kadivpas mengajak seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk selalu bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada WBP maupun masyarakat.
Kadivpas juga memberikan motivasi dan semangat kerja kepada pegawai yang sebagian besar merupakan tunas muda pengayoman agar menunjukkan kinerja terbaik dengan prestasi serta inovasi.
"Masa depan lembaga ini ada di pundak kalian, masa kerja yang panjang tunjukan kemampuan dan kinerja dengan terus menerus belajar mengembangkan diri menjadi lebih baik, persiapkan diri dengan tantangan dimasa yang akan datang," ungkap Maliki. (Z-1)
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hingga Juni 2025, terdapat kelebihan kapasitas atau overcrowding mencapai 89,64%.
Kaus Bertuliskan Forgive Your Self, Move Forward, Finish Strong mencuri perhatian dalam acara silaturrahmi Ditjenpas) dengan media di Jakarta, Selasa (15/7).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto disebut-sebut menjalani tirakat dengan berpuasa tiga hari tiga malam di dalam Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Tom berdalih bahwa laptop dan tablet itu dimanfaatkan untuk menulis pleidoi yang tebalnya bakal berpuluh-puluh halaman.
Apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
Keberadaaan semua tahanan dalam Rutan Pondok Bambu yang sedang menunggu putusan pengadilan, haruslah meyakini sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan keadilan.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved