Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Penuhi Kebutuhan Nasional, Anggota DPR RI Komisi VI Tommy Kurniawan Apresiasi PHE

Anggota DPR RI Komisi VI melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tema "Peran Pertamina Hulu Energi Untuk Menjaga Ketahanan Energi Nasional di Graha PGRI Tenjo.

Taufik Basari Dorong Pengusutan Aliran Dana Narkoba terkait Pemilu

Politisi Partai NasDem itu berharap aparat penegak hukum konsisten mengusut dugaan tersebut agar semuanya menjadi terang benderang dan tidak mengganggu proses pemilu.

Irwan Siap Kawal Pembangunan Jalan Nasional di Kutai Kartanegara

Dengan kondisi jalan nasional yang semakin membaik, menurut Irwan, hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masyarakat bisa berjalan lancar arus logistiknya.

73,9% Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan

MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.

Survei: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPD Paling Buncit

HASIL survei terbaru Populi Center menunjukkan TNI menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik. Lembaga yang paling tidak dipercayai publik ialah DPD.

DPR: RUU Kesehatan, Langkah Reformasi Sektor Kesehatan Menyeluruh

RUU Kesehatan ini juga dapat mendorong minat dokter-dokter muda karena RUU ini bertujuan mempermudah karier serta menambah perlindungan hukum bagi dokter. 

Kemenlu Diminta Tangani Serius WNA yang Bekerja Ilegal di Bali

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Kementerian Luar Negeri RI memberikan perhatian atas maraknya wisatawan mancanegara yang bekerja secara ilegal di Bali.

Rencana Bentuk Bursa CPO, Kemendag Tidak Libatkan DPR dalam Pembahasan

Kemendag diminta melakukan kajian secara matang terkait pembentukan bursa CPO termasuk di antaranya melakukan diskusi dengan semua stakeholder kelapa sawit nasional.

Ledia Hanifa: Jangan Buka Rekrutmen Guru PPPK Baru Sebelum Masalah Selesai

Ratusan ribu guru lulusan rekrutmen PPPK masih menunggu kepastian nasib mereka yang masih tergantung tanpa kejelasan.

Rapat dengan OJK, Anis Byarwati Beri Perhatian kepada Isu Syariah

Dalam road map yang disampaikan OJK, pembentukan komite ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). 

Nilai-nilai Islam Pasti Sejalan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak,

Putih Sari Minta Pemda Indramayu Berikan Perlindungan pada PMI

Pengawasan penting terus dilakukan untuk memastikan agar PMI dilindungi dari berbagai tindakan negatif.

Representasi Perempuan Harus Ada Dalam Pembahasan RUU Komisi Yudisial

Perempuan saat ini juga layak untuk mendapati jabatan hakim, jaksa dan lembaga-lembaga yudisial lainnya termasuk Komisi Yudisial.

Gus Imin: Kenaikan Dana Desa untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Pembangunan desa berada di jalan yang benar, sebagaimana ditunjukkan selama delapan tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Desa tahun 2015-2022

Korban KDRT Alami Reviktimisasi, DPR Sebut Polisi Tidak Paham Undang-Undang

Sesuai UU, korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib harus langsung mendapatkan perlindungan dan kasusnya ditangani dalam waktu 1x24 jam sejak keluar LP.

Anggota Komisi III DPR Sebut Putusan MK Soal Pimpinan KPK tidak Berlaku Surut

Karena putusan ini diputuskan di tengah maka mestinya tidak berlaku surut

Kolaborasi KPID, Kominfo, dan KPU Perlu untuk Ciptakan Pemilu 2024 Luber dan Jurdil

Hal itu guna menyosialisasikan apa dan bagaimana Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Luluk Nur Hamidah Dukung Sikap Korban KDRT untuk Berani Lapor

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) pun tetap diminta menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan terhadap korban KDRT.

NasDem Babel Optimistis Pertahankan Kursi di DPR

Untuk mempertahankan kursi DPR, NasDem meminta keseluruh kader dan Bacaleg kerja keras menyakinkan masyarakat.

DPR Buka Wacana Kembalikan Masa Jabatan Hakim MK Menjadi 5 Tahun

Masa jabatan hakim MK, ujarnya, akan dikembalikan pada ketentuan sebelum UU MK direvisi, yakni 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali lagi dengan masa yang sama.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia