Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Anggota Komisi X DPR Nilai Pinjol Masuk Kampus Fenomena Tidak Baik

Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya mengkritik penyediaan cicilan pembayaran UKT mahasiswa melalui skema pinjaman online (pinjol) oleh kampus, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Tinjau Galeri Batik Bersejarah di Banyumas, Puan Dorong Regenerasi Pembatik

Memiliki ciri khas motif warna cerah, batik Banyumasan di galeri tersebut membutuhkan proses waktu sekitar dua minggu untuk setiap helai kainnya.

Bansos Dipersonifikasi dari Jokowi Disebut Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

Bila presiden Joko Widodo melakukan personifikasi bantuan sosial, maka termasuk kejahatan kemanusiaan.

Sukawijaya: Pinjol Masuk Kampus Fenomena Tidak Baik

Ramai kabar kampus ITB berkolaborasi dengan Danacita untuk mahasiswa bisa mencicil uang kuliah dalam 6 hingga 12 kali. Namun, cicilan tersebut ternyata memiliki bunga layanan pinjol.

Anggaran Perlinsos 2024 Naik, Anis Byarwati Ingatkan Hal Ini

Pemerintah kembali berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino. 

Pinjol di Kalangan Remaja, Indah Kurniawati: Perlu Literasi Digital dan Keuangan

Terhadap fenomena pinjol di kalangan pelajar, Politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengimbau penting juga peran orangtua dalam hal ini untuk mengingatkan dan menjaga anak-anaknya. 

Cegah Mahasiswa Gunakan Pinjol untuk UKT, Dana Abadi Pendidikan Harus Diberdayakan

Sebelumnya, diberitakan ada 10 mahasiswa ITB yang menggunakan jasa pinjol Danacita untuk membayar UKT. Pihak ITB menegaskan, tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Rachmat Gobel Tegaskan Bansos dan BLT Bukan Solusi Berantas Masalah Kemiskinan

Pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebaiknya memikirkan solusi terbaik lainnya, seperti menciptakan lapangan kerja.

Giat Berikan Bansos Jelang Pemilu, Presiden Jokowi Sebut Telah Disetujui DPR

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemberian sejumlah program bantuan sosial (bansos) telah melewati persetujuan DPR. Bukan inisiatif pribadi.

Komisi XI DPR Dukung Akses Kredit Guna Pertumbuhan UMKM di Tangerang

Sektor UMKM tidak hanya menjadi penyedia lapangan kerja yang signifikan, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

DPR Terima Aduan Pembangunan yang Tak Libatkan Warga Lokal di Kawasan Puncak

Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI.

Terkesan dengan Produk UMKM Purbalingga, Puan Borong Produk Ecoprint hingga Sepeda Listrik

Salah seorang pedagang mengaku senang atas kedatangan Puan. Apalagi Puan banyak membeli produk di D’Las Lembah Asri yang dinilai sebagai bentuk dukungan bagi UMKM.

KPU Perlu Susun Regulasi Agar Pemilih tidak Terdaftar di DPT Dapat Gunakan NIK di KK

Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.

Marak Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal, BPR Diharapkan Perkuat Literasi Keuangan

Masyarakat harus lebih teliti dalam memilih pinjol, disamping memastikan pinjol tersebut legal dan sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bawaslu Harus Berani Tindak ASN yang Langgar Netralitas Saat Pemilu

Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

KPK Panggil Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning

KPK hari ini memanggil anggota DPR dari PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning terkait sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Bawaslu Diminta Tindak Tegas ASN yang Langgar Netralitas Pemilu

Komisi II DPR telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN di sejumlah daerah lain. Bahkan ada bupati yang mengajak bawahannya mendukung paslon tertentu.

Guru dan Siswa Diminta Manfaatkan Digitalisasi Pendidikan

Guru dan siswa harus bisa memanfaatkan digitalisasi pendidikan.

Saan Mustopa: Netralitas Pimpinan Tertinggi ASN Jadi Contoh Bagi Bawahannya

Soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.

Butuh Kontrol atas Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden di Pilpres

Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy mengungkapkan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus tunduk pada Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia