Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Basuki Hadimuljono: Infrastruktur IKN sudah Berfungsi pada Juli

Sejumlah fasilitas infrastruktur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)diharapkan dapat berfungsi dan beroperasi pada Juli 2024.

Hasto Siap Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Buat Kajian Akademis Soal KRIS

KOMISI IX DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian akademis terkait dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

DPR Bakal Lakukan Rapat Khusus Soal Tapera

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bakal memanggil pelaku usaha, perwakilan pekerja, dan pihak Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) perihal polemik iuran wajib

DPR Minta Informasi Lengkap IKN ke Menteri PU-Pera

Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini. 

RDP Komisi VII: Ternyata, Hanya Produksi Migas Pertamina yang Meningkat

Wilayah Kerja Hulu Migas yang dioperasikan Pertamina, produksi minyak pada 2022 337 ribu barel per hari, menjadi 339 ribu barel per hari pada 2023

Ketua Banggar DPR Usul Adanya Kementerian Haji, Terpisah dari Kemenag

Pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji merupakan ranah dari kebijakan politik. Dia mengingatkan pemisahan ini harus dikaji secara komprehensif.

Ketua Komisi VIII DPR Usul Kementerian Agama dan Haji Dipisah

Ashabul Kahfi menilai perlu dipisah lantaran dualisme pengelolaan terjadi antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Polri Ungkap Benahi Sistem Contraflow Pascakecelakaan Maut Km 58 Japek

KORLANTAS Polri membeberkan instrumen pembenahan sistem contraflow. Hal ini dilakukan pascakecelakaan maut yang melibatkan mobil Grandmax di Km 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek)

Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025

RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.

DPR Persilakan Dewas Dorong Revisi UU KPK

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mempersilakan (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Level Defisit Anggaran Masa Transisi Harusnya Rendah

Jika mengacu transisi pemerintah sebelumnya di 2019 dan 2014, defisit itu diset berada di bawah 2,5% terhadap PDB.

Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR: Jangan Terlalu Curiga

Komisi III DPR RI memastikan pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri bakal dibahas secara transparan.

NasDem: Pembahasan RUU Lebih Cepat Lebih Baik

BENDAHARA Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan bahwa sebaiknya pembahasan revisi undang-undang (RUU) yang tengah di DPR untuk segera dibahas.

KPK Respons Dewas Sebut Pimpinan KPK Kerap Melawan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak merespons pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) yang mengeluh karena mendapat perlawanan dari pimpinan KPK saat diperiksa etik.

Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewas dinilai seperti macan ompong.

UU KIA Akan Memperkuat Keseimbangan Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan disepakati untuk disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna

PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Pembangunan IKN

Fraksi PKS menilai pemerintah perlu mengevaluasi proyek IKN secara menyeluruh dan tidak terburu-buru. Hal ini terkait pengunduran ketua dan wakil ketua Otorita IKN yang menjadi perhatian.

Dewas Mengadu ke DPR ada Perlawanan dari Pimpinan KPK

Dewas KPK mengeluhkan mendapat perlawanan dari pimpinan KPK dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran etik di rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI

DPR Gali Keterangan Pemerintah Soal Mundurnya Kepala Otorita IKN

Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

Hari Pertama yang Bermakna: Menyemai Relasi di Kelas Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia