Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi mendorong peningkatan anggaran pertahanan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara di tengah kompleksitas keamanan global yang semakin dinamis. Tak hanya sekadar memperkuat alutsista (alat utama sistem senjata), Okta juga menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai fondasi kekuatan militer.
Menurut Okta, kesiapan tempur yang andal adalah hasil dari keseimbangan antara tiga elemen utama dalam pertahanan: hardware (alutsista), wetware (organisasi), dan software (doktrin).
“Ketiganya harus diperkuat dan ditingkatkan agar Indonesia memiliki kemampuan tempur yang benar-benar andal,” ujar Okta, melalui keterangannya, Jumat (25/10).
Selain itu, ia juga menekankan bahwa teknologi dan sistem yang kuat tak akan cukup tanpa dukungan kesejahteraan prajurit.
“Prajurit adalah garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kesejahteraan mereka perlu diperhatikan serius. Jangan sampai mereka masih memikirkan bagaimana anak-anaknya bisa bersekolah atau mendapatkan makanan bergizi hanya karena terbatasnya kesejahteraan,” tegas politikus Fraksi PAN ini.
Data terbaru dari Global Firepower menempatkan Indonesia di posisi ke-13 dari 145 negara dalam daftar kekuatan militer dunia. Meski tergolong cukup tinggi, anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi untuk sektor pertahanan. Ia meyakini bahwa dengan peningkatan anggaran, Indonesia dapat lebih optimal dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.
“Meningkatkan anggaran pertahanan menjadi prioritas, terutama untuk mendukung kesejahteraan prajurit dan memperkuat kemampuan tempur,” jelasnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang memuat aturan kesejahteraan prajurit.
Transformasi militer ini diharapkan dapat membawa TNI menjadi kekuatan bersenjata utama di Asia Timur, bersanding dengan negara-negara maju di kawasan. Dengan TNI yang profesional dan prajurit yang sejahtera, Indonesia dapat memantapkan perannya sebagai kekuatan militer yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global.
Ia berkomitmen untuk mendorong pemerintah agar mewujudkan visi ini melalui peraturan yang mendukung serta anggaran yang memadai, menjadikan TNI tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai garda utama pertahanan bangsa yang dihormati di kancah internasional. (M-4)
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.
Indonesia dan Prancis akan memperkuat kemitraan strategis di sektor pertahanan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (28/5).
Presiden Prabowo menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan terutama modernisasi alutsista.
PARA pemimpin NATO, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, telah menyepakati peningkatan besar dalam pengeluaran pertahanan.
Para pimpinan NATO sepakat tingkatkan anggaran pertahanan negara anggotanya menjadi 5% dari PDB paling lambar 2035.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan peningkatan belanja pertahanan oleh NATO bukanlah ancaman bagi negaranya.
PM Mark Carney mengatakan Kanada akan meningkatkan belanja pertahanannya untuk mencapai target NATO sebesar 2% dari PDB.
TNI AL memiliki utang atau menunggak pembayaran BBM pada PT. Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Anggota Komisi I bertanya pada Menhan soal efisiensi penggunaan BBM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved