Berita Terbaru Dpd Ri Hari Ini

DPD RI Matangkan Usulan RUU Penanaman Modal Daerah

Pengaturannya jangan sampai tumpang tindih UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan UU Pemerintahan Daerah.

Demo Menolak Anggota DPD AWK Meluas di Bali

AKSI protes terhadap anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK masih meluas di Bali. Hari ini, Selasa (3/11), aksi terjadi di dua kabupaten sekaligus.  

Tokoh Puri di Bali Minta Gubernur Turun Tangan terkait Anggota DPD

AWK mengatakan masalah unggahan video yang viral di media sosial tentang seks bebas, planet dewa, Hare Kreshna, dalam acara resmi yang sudah lama sekitar 2017-2018.

Puluhan Tokoh Nusa Penida Tolak Kedatangan Anggota DPD asal Bali

Sekelompok pemuda lain juga bersiaga di Pelabuhan Penyeberangan Sanur menuju Nusa Penida.

Dilaporkan ke Polisi, Arya Wedakarna Beri Klarifikasi

Menurut AWK, seluruh persoalan yang dihadapi tidak lain adalah lebih kepada unsur politik. Ia juga meminta masyarakat Bali jangan sampai terprovokasi soal ini.

Anggota DPD RI Dapil Bali Dilaporkan ke Polisi

Salah satu pernyataan kontroversial AWK yang juga merupakan tokoh Hare Krishna di Bali adalah anak-anak muda Bali walaupun belum menikah boleh melakukan seks bebas asal menggunakan kondom.

Kini Giliran Massa Pendemo Sebar Video Aksi Provokasi AWK

Demonstran yang bentrok di depan kantor DPD Bali kini menyebarkan video yang menunjukkan bahwa anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) melakukan aksi provokasi.

Tokoh Spiritual Bantah Ada Pemukulan kepada Anggota DPD

Beberapa di antaranya kasus penghinaan terhadap para pedanda seluruh Bali dan kasus pelecehan simbol agama Hindu.

Lapor Polisi, Anggota DPD Bali Akui Dipukul Tiga Kali

Kepada awak media, AWK menunjukkan tiga kali pukulan yang menimpa dirinya, yakni di pergelangan tangan kanan, mata bagian kanan, dan bagian kepala.

Anggota DPD Asal Bali Dipukul Demonstran

Insiden tersebut berawal dari beberapa komponen masyarakat Hindu Bali yang menggeruduk kantor DPD Bali sekitar pukul 13.00 Wita.

Komitmen DPD RI Kawal RUU Cipta Kerja agar Majukan Daerah

DPD RI mengapresiasi forum tripartit ini yang selama pembahasan RUU tidak meninggalkan berbagai masukan DPD RI terkait kewenangan daerah, sehingga tetap diakomodir dalam RUU Cipta Kerja.

Wapres Ajak DPD RI Sukseskan Pilkada Serentak

Dukungan DPD RI akan mendorong keberhasilan pesta demokrasi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

DPD Pacu Realisasi Tugas Perjuangkan Daerah

DPD diberi tambahan fungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas peraturan daerah, mulai dari saat perencanaan. 

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang berlaku.  

LAN Menarik Anggotanya dari Pansel Lelang Jabatan Sekjen DPD RI 

LAN telah mencabut surat tugas dan penarikan keanggotaa Prof Nurliah Nurdin, MA sebagai salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam Lelang terbuka Sekjen DPD RI.

Prof Siti Zuhro: Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Lebih Baik Ditunda 

Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara atau jeda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Wakil Ketua DPD Minta Hentikan Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD

Nono Sampono menggunakan hak politiknya sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait proses lelang jabatan Sekjen DPD RI.  

DPD RI Mulai Bahas Materi RUU Penanggulangan Bencana

Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan undang-undang lain.

Tak Sesuai UU MD3, Lelang Jabatan Sekjen DPD Minta Dihentikan

PROSES lelang jabatan Sekjen Dewan Perwailan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tengah berlangsung diminta dihentikan, karena tidak sesuai dengan mekanisme UU-MD3 dan Tatib DPD.

Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Kembalikan ke Mekanisme UU dan Tatib

Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI dikembalikan pada mekanisme dalam undang-undang, peraturan, dan tata tertib (tatib) DPD RI  yang ada.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia