Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
YLKI menyatakan sangat prihatin dan mengecam keras praktik curang yang dilakukan oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dalam distribusi Minyakita
"Sulit (ditangani dengan tipikor) karena bukan kebijakan negara. Kecuali kalau ditemukan dugaan gratifikasi di wilayah periizinannya,"
Pengamat Pertanian Khudori menduga bahwa takaran Minyakita yang tidak sesuai volume dilakukan perusahaan karena biaya produksi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi Minyakita. Aparat harus mengusut seluruh rantai distribusi
Menurut Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, pemerintah bisa menjalankan sesuai dengan mekanisme pasar yang sudah ada, namun dalam jumlah yang terbatas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved