Berita Terbaru Uu Pdp Hari Ini

Pakar Siber Sebut Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Tunduk pada UU PDP

PAKAR keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut transfer data pribadi WNI atau masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat harus tunduk pada UU PDP.

Komisi I DPR:Transfer Data Pribadi ke AS Harus Mengacu UU PDP

WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut kesepakatan transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) harus mengikuti aturan UU PDP.

Keamanan Siber Harus Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo-Gibran

Isu terkait kemanan siber menjadi perhatian utama masyarakat khususnya pasca diberlakunya UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau dikenal juga dengan UU PDP.

UU PDP Berlaku, Sanksi Berat Mengancam Perusahaan Jika Terjadi Kebocoran Data

Sekitar 80% trafik internet kini diramaikan oleh aktivitas API, baik pembayaran maupun nonpembayaran.

DPR Dorong Aturan Turunan UU PDP Diselesaikan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi segera diselesaikan.

Sistem Keamanan Data Pemilih Jadi Sorotan

Kemendagri telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nantinya akan diverifikasi menjadi data pemilih.

Perusahaan Perlu Strategi Khusus Penuhi UU PDP

Perusahaan yang terdampak UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) perlu melakukan action terukur untuk bisa semaksimal mungkin memenuhi UU PDP dalam waktu cukup singkat.

Menkominfo: Pemerintah Libatkan Semua Pihak Rumuskan Aturan Turunan PDP

Menkomindo Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah berupaya melibatkan semua pihak untuk perumusan aturan turunan UU PDP agar dapat memberikan manfaat optimal.

Ini Dua Upaya Kemenkominfo Jelang Pemberlakukan UU Perlindungan Data Pribadi di 2024

"Pertama saat ini kami sedang menyusun Peraturan Pemerintah. Kita berharap akhir tahun ini bisa selesai. Kami juga sedang menyusun Peraturan Presiden yang akan mengatur masalah kelembagaan."

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia