Pakar Siber Sebut Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Tunduk pada UU PDP

PAKAR keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut transfer data pribadi WNI atau masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun, transfer data pribadi itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan persetujuan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS).

"Jika pemerintah RI benar-benar mengizinkan data masyarakat dikelola atau disimpan di AS, harus ada syarat minimum, yakni perusahaan AS harus tunduk pada UU PDP Indonesia dan audit dari Komisi PDP," kata Alfons melalui keterangannya, Jumat (25/7)

Alfons mengatakan UU Nomor 27 tahun 2022 tentang PDP mengatur tentang data pribadi boleh ditransfer keluar negeri asalkan negara tujuan punya perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP.

Baca juga : Komisi I DPR:Transfer Data Pribadi ke AS Harus Mengacu UU PDP

Ia mengatakan secara hukum tertulis (de jure), Indonesia sekarang punya perlindungan data pribadi yang lebih menyeluruh daripada AS. Tapi secara pelaksanaan dan budaya hukum (de facto), AS masih jauh lebih unggul, baik dari sisi penegakan, kesiapan institusi, maupun respon terhadap pelanggaran.

Namun demikian, ia memberi catatan data harus dienkripsi dan tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit. Kemudian, ia mengatakan harus ada perjanjian bilateral untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing.

"Kalau sudah dienkripsi dengan baik dan kunci dekripsinya disimpan dengan baik itu secara teknis aman mau disimpan dimana saja," katanya.
(H-3)