Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PSSI masih tetap memfokuskan diri untuk melakukan verifikasi atas permintaan mayoritas pemilik hak suara yang ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Federasi yang kini dipimpin sementara oleh Hinca Panjaitan ini menilai pihaknya perlu memeriksa keabsahan surat dukungan yang telah disampaikan klub pada 3 Mei lalu.
Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan menyebut pihaknya akan segera menyelesaikan verifikasi awal pada pekan depan sebelum melakukan proses verifikasi faktual.
"Verifikasi pekan depan selesai. Kemudian dipanggil pemilik suara untuk mencocokan apakah benar usulan KLB. Syukur-syukur mereka nanti membawa surat resmi dan lebih bagus lagi yang menandatangani langsung yang datang," ujarnya, Rabu (25/5).
Sesuai informasi dari kesekjenan PSSI, Erwin menambahkan terdapat beberapa surat yang tidak sesuai aturan pengajuan KLB. Salah satunya adalah terdapat beberapa surat yang hanya fotokopi dan bukan ditandatangani oleh Presiden klub atau ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) langsung.
"Laporan Sekjen ada beberapa yang kurang, banyak yang melaporkan surat tersebut dengan hanya fotokopian," imbuhnya.
Sementara itu, pemanggilan pemilik suara ini sendiri diperuntukan agar memberikan pemahaman kepada voters bagaimana menjalankan KLB sesuai statuta itu. Hal ini agar KLB yang diidam-idamkan Kelompok 85 dapat diakui oleh FIFA dan AFC. Erwin menegaskan pihaknya tidak ada niatan menghalangi keinginan KLB dari Kelompok 85.
Di sisi lain, status PS TNI dan Madura United yang tidak diakui sebagai pemilik hak suara karena belum disahkan melalui kongres ditanggapi enteng oleh Presiden Direktur (Presdir) PS TNI Letjen Edy Rahmayadi. Meski PS TNI tidak diakui, perwira TNI yang kini menjabat Panglima Kostrad (Pangkostrad) menilai tuntutan KLB tidak akan memudar.
Terlebih saat ini KLB didukung oleh 92 pemilik hak suara jika satu dan dua suara hilang masih melebihi batas minimal 72 voters. "Walaupun PS TNI belum masuk statuta PSSI, kita kurangi satu saja. Kita masih lebih kan dari 72," ujar Edy. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Asrul Aziz Taba, yang diketahui berada di Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemanggilan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait pengalihan status penahanan tersangka Yaqut Cholil Qoumas.
KPK ungkap tersangka korupsi kuota haji, Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba, berada di Arab Saudi. Simak daftar tersangka dan duduk perkara pembagian kuota haji
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi biro perjalanan haji Maktour Travel sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus periode 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved