Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Kinerja Jokowi-JK Dinilai masih Baik

MI/Ind
03/2/2015 00:00
Kinerja Jokowi-JK Dinilai masih Baik
(MI/SUSANTO)
KEPERCAYAAN masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih cukup tinggi, yakni di atas 50%. Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 10-18 Januari 2015 dengan jumlah responden 1.220 menjabarkan ada beberapa program kerja dari pemerintahan Jokowi yang berjalan dengan baik. "Tingkat kepercayaan publik pada Jokowi 74%, sedangkan kinerjanya 61,6%, dan 54% untuk kinerja Jusuf Kalla," terang Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi. Ia menjelaskan tiga program yang dluncurkan Jokowi, yakni kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu keluarga sejahtera cukup mendapat respons baik dari publik dengan mendapat penilaian di atas 80%.

"Hasil survei mencerminkan program ini perlu didukung. Tidak hanya yang menerima, masyarakat yang tidak menerima sepakat program itu baik," ujar Kuskridho pada acara rilis survei bertema Evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, ada isu ekonomi yang dikatakan paling mendesak untuk ditangani pemerintah lima tahun ke depan. Tingkat kepuasan publik pada isu seperti permasalahan pengangguran dan stabilitas harga kebutuhan pokok cenderung rendah, hanya sebesar 31,9%. Survei tersebut dilakukan sebelum terjadinya konflik KPK-Polri. Jadi, hasil survei itu tidak mencakupkan pengetahuan masyarakat mengenai konflik KPK-Polri.

Pada kesempatan yang sama politikus Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan hiruk pikuk di parlemen tidak  emengaruhi ekspektasi publik pada Presiden Joko Widodo. Namun, belakangan setelah terjadinya kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada potret kekecewaan publik yang terekam karena sikap keragu-raguan Presiden. Tantowi menambahkan, Presiden Jokowi sangat tegas dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti mengeksekusi mati bandar narkoba dan menenggelamkan kapal asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Namun, lanjut dia, ketika harus mengambil keputusan yang berkenaan dengan partai politiknya terkait dengan penunjukan dan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, Presiden Jokowi cenderung ragu. "Padahal, Jokowi mendapat dukungan penuh dari masyarakat," ucap dia. Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menpertegas bahwa kinerja Presiden Joko Widodo berkategori right on the track sehingga program unggulan yang diusungnya mendapat apresiasi dari publik. "Kebijakan yang diambil Jokowi didasarkan pada isu-isu yang berkaitan dengan aspek pemerataan sehingga wajar bila tujuan sasarannya ialah masyarakat menengah ke bawah," tukas dia.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya