Marak Aksi Teror terhadap Aktivis, Pakar UMY: Teror Tindakan Melawan Hukum

BEBERAPA aktivis dan akademisi mendapat teror dari orang-orang tidak dikenal. Profesor Zainal Arifin Mochtar, misalnya, diteror melalui telepon dari nomor tak dikenal. Dalam akun Instagramnya @zainalarifinmochtar, Dosen Universitas Gadjah Mada itu diteror oleh nomor tidak dikenal +62 838 17941429. Peneror mengaku dari Polresta Yogyakarta dan memintanya segera menghadap dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jika tidak segera menghadap, pihaknya akan segera melakukan penangkapan. Peneran film Dirty Vote ini pun mengaku sudah kedua kalinya mendapat teror dengan gaya serupa.

"Saya hanya ketawa dan matiin hape lalu lanjut kerja," ungkap dia.

Baca juga : Rumah Diteror Molotov dan Bangkai Ayam, Selebgram DJ Donny Lapor ke Polisi

Teror juga dialami oleh aktivis Greenpeace, Iqbal Damanik. Rumah pria yang menjabat Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia ini mendapat kiriman bangkai ayam pada Selasa, 30 Desember 2025.

Di kaki ayam tersebut terikat plastik berisi kertas dengan pesan yag ditulis dengan huruf kapital, "Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LLM., menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan bentuk intimidasi serius yang tergolong sebagai kekerasan psikis. Menurutnya, tindakan teror semacam ini secara nyata bertujuan membungkam kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi.

Baca juga : BNPT: Ada 27 Rencana Serangan Terorisme Digagalkan dalam Tiga Tahun

King menjelaskan bahwa pengiriman bangkai ayam tidak dapat dipandang sebagai ekspresi biasa atau lelucon. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut mengandung unsur ancaman, pemaksaan, dan intimidasi yang diarahkan untuk menekan atau menakut-nakuti seseorang agar menghentikan aktivitas kritik di ruang publik.

“Ini jelas tidak dibenarkan secara hukum. Teror dan intimidasi terhadap aktivis merupakan perbuatan melawan hukum karena menghalangi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut secara tegas dilindungi oleh konstitusi,” ujar King saat dihubungi Sabtu malam (31/12).

Ia menambahkan, perbuatan intimidatif semacam ini dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan teror juga berpotensi dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila berkaitan dengan sarana komunikasi atau penyebaran ancaman melalui media digital.

Dalam konteks HAM, King menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari segala bentuk teror dan intimidasi. Pembiaran terhadap tindakan semacam ini, menurutnya, justru akan melemahkan supremasi hukum dan menciptakan preseden berbahaya berupa impunitas.

“Perlindungan hukum oleh negara itu bersifat wajib, terutama bagi korban intimidasi. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan menciptakan ruang aman bagi pelaku teror dan merusak sendi-sendi negara hukum,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dan serius dari aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum yang transparan dan adil dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Menurut King, intimidasi terhadap aktivis merupakan bentuk nyata pembungkaman ruang kebebasan publik. Jika tidak ditindak tegas, praktik tersebut berpotensi mematikan sikap kritis masyarakat yang justru menjadi fondasi utama demokrasi.

“Teror dan ancaman seperti ini adalah bentuk kekerasan psikis dan pembungkaman kebebasan sipil. Jika negara gagal hadir, dampaknya jangka panjang dan dapat merusak demokrasi serta mencederai komitmen konstitusional dalam melindungi HAM,” tutup dia. (H-2)