Presiden Prabowo Beri Tugas Awal 2026, Fokus Pemulihan Bencana

PRESIDEN Prabowo Subianto mengawali tahun 2026 dengan agenda padat, termasuk memberikan penugasan khusus kepada sejumlah pejabat tinggi negara. Pertemuan penting ini berlangsung di kediaman dinas Presiden di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Jumat, 2 Januari 2026. Penugasan ini melibatkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, Presiden Prabowo juga langsung memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang untuk membahas penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang parah. Rapat ini fokus pada langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak. Kehadiran Presiden di lokasi bencana menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Penugasan ini diberilkan 1,5 bulan sejak 25 November 2025 bencana terjadi.

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

Seskab Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi adanya penugasan khusus tersebut setelah pertemuan di Widya Chandra, meskipun detail spesifik tugasnya belum diungkapkan ke publik. Pertemuan ini juga membahas laporan dari Dasco terkait Satgas Pemulihan Pascabencana dari DPR RI, menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan nasional.

Pada Jumat malam, 2 Januari 2026, Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas di kediaman dinasnya. 

Seskab Teddy Indra Wijaya, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, membenarkan adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo. "Dalam pertemuan tersebut dibahas laporan Prof. Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana dari DPR RI terkait Rekonstruksi dan Rehabilitasi Tiga Provinsi di Sumatra; penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan," jelas Teddy. 

Baca juga : Prabowo Dapat Sambutan WNI di AS: We love You, Pak!

Ini menunjukkan bahwa penugasan khusus Presiden Prabowo mungkin berkaitan dengan isu-isu strategis dan mendesak.

Meskipun demikian, Seskab Teddy tidak merinci lebih lanjut substansi penugasan khusus ini. Kerahasiaan ini menimbulkan spekulasi mengenai urgensi dan skala tugas yang diberikan kepada para pejabat tinggi negara. Penugasan khusus Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi langkah awal penting dalam agenda pemerintahan di tahun 2026.

Tidak hanya memberikan penugasan khusus, Presiden Prabowo juga langsung tancap gas dengan memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang dan longsor. Rapat ini dapat disebut sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam merespons krisis kemanusiaan dan lingkungan. Fokus utama adalah penanganan dampak bencana dan langkah-langkah rehabilitasi yang komprehensif.

Rapat di Aceh Tamiang itu dihadiri antara lain CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kehadiran mereka menegaskan koordinasi lintas kementerian dalam upaya pemulihan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga turut serta. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta direksi dari 15 BUMN yang terlibat dalam pembangunan hunian pengungsi, melengkapi daftar peserta. Kolaborasi ini sangat vital untuk efektivitas pemulihan pascabencana.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan menyeluruh dari jajarannya mengenai berbagai aspek penanganan bencana. Laporan mencakup kondisi terkini dampak bencana, masalah pengungsi, progres pembangunan hunian sementara, serta langkah-langkah pemulihan yang telah dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Pembahasan juga meliputi rencana-rencana strategis selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak.

Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk sinergi lintas sektor. Pendekatan ini krusial untuk memastikan bahwa upaya rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan efektif dan terintegrasi. Penanganan bencana bukan hanya tugas satu kementerian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

Peran BUMN juga sangat signifikan dalam upaya pemulihan ini, dengan 15 direksi BUMN terlibat langsung dalam pembangunan hunian untuk para pengungsi. Keterlibatan sektor swasta melalui BUMN mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak. Ini adalah contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan entitas bisnis milik negara dalam penanganan bencana.

Laporan dari Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menjadi hal penting dari diskusi ini. Keterlibatan DPR memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program-program rekonstruksi nasional.

Dengan dimulainya 2026, Presiden Prabowo menempatkan penanganan bencana dan pemulihan sebagai prioritas utama. Penugasan khusus Presiden Prabowo kepada para pejabat tinggi dan rapat koordinasi di lapangan menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur di wilayah terdampak. (H-1)