Kiai Sepuh Minta Rapat Pleno Tentukan PJ Ketum PBNU Ditunda

SESEPUH dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) Tebuireng meminta rapat pleno Pengurus Besar NU untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum pada 9 Desember mendatang ditunda. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Tebuireng, Sabtu (6/12). 

"Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi," kata Juru Bicara Forum Sesepuh Nahdaltul Ulama Jombang, KH Oing Abdul Muid, melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/12).

Oing mengungkapkan forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Yahya Cholil Staqus dari Ketua Umum PBNU oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak sesuai dengan aturan organisasi atau ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Baca juga : Kiai Sepuh NU Minta Rapat Pleno Penunjukan Pj Ketum Dibatalkan

Meski demikian, Oing mengatakan forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum. Ia mengatakan pelanggaran itu perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

Oing mengatakan forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Tebuireng mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. 

"Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," katanya.

Baca juga : Perebutan Imajinasi NU

Diketahui, Pengurus Besar NU akan segera menetapkan Pj Ketua Umum yang akan dilakukan melalui rapat pleno pada hari Selasa, 9 Desember 2025. Adapun yang akan diundang yakni seluruh Pengurus Besar Pleno Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, A'wan, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Otonom NU. 

Ketua PBNU Bidang Pendidikan Prof Mukri menjelaskan pleno PBNU pekan depan akan dihadiri oleh seluruh pengurus, baik jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah plus badan otonom dan lembaga. 

Mukri menjelaskan, penunjukan PJ ini penting untuk mempersiapkan agenda PBNU selanjutnya, yakni Muktamar NU yang akan dilaksanakan tahun depan. "PJ harus berjalan, dipersiapakan untuk muktamar NU selanjutnya," bebernya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/12).

Sebelumnya, konflik tengah melanda internal PBNU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hasil keputusan rapat harian Syuriyah menyebut alasan pencopotan Gus Yahya, yakni terlibat jaringan Zionis dan soal tata kelolah keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran.

Namun, Gus Yahya menolak pemberhentian tersebut. Ia menilai Rais Aam PBNU tidak berwenang memberhentikan ketua umum. Ia menegaskan pemberhentian ketua umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. (Faj/I-1)